Daftar Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia untuk Aksi 3 September 2025

Jakarta, 2 September 2025 — daftar tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia menjadi sorotan jelang aksi pada Rabu, 3 September 2025, yang direncanakan berlangsung di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB. Seruan yang dirangkum jaringan organisasi perempuan ini menitikberatkan pada penghentian kekerasan negara, pemulihan kebebasan sipil, serta koreksi atas kebijakan yang dinilai membebani publik.

Jadwal & Lokasi Aksi

Sejumlah kanal informasi warga menyebut aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” akan dipusatkan di Kompleks Parlemen, Senayan. Penyelenggara mendorong partisipan membawa poster tematik dan menjaga ketertiban untuk memastikan pesan substantif—bukan kericuhan—yang menjadi sorotan. Pada momen yang sama, pengamanan berlapis di sekitar kawasan Senayan biasanya diberlakukan untuk mengatur lalu lintas dan mobilitas warga.

Daftar Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia (Inti Pokok)

• Menghentikan segera seluruh bentuk kekerasan negara dalam penanganan aksi, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan praktik intimidasi terhadap warga.
• Memulihkan kebebasan sipil: membuka ruang demokrasi, mengakhiri kriminalisasi masyarakat sipil, mencabut pembatasan siaran langsung serta blokir komunikasi, dan menjamin independensi pers.
• Reformasi sektor keamanan: evaluasi menyeluruh kepolisian, akuntabilitas komando, dan penegakan etik-hukum terhadap pelanggaran; dukungan korban diutamakan.
• Stop pemborosan uang rakyat dan fasilitas mewah pejabat; memastikan alokasi anggaran berpihak pada layanan publik serta kesejahteraan warga.
• Transparansi dan pengawasan anggaran negara; hentikan kebijakan perpajakan yang menekan kelompok rentan.
• Penghentian patroli menakutkan ke kampus dan permukiman yang memicu rasa tidak aman, serta jaminan kebebasan berkumpul yang damai.
• Keadilan bagi korban—penyelidikan independen, perlindungan saksi/korban, dan pembaruan informasi berkala kepada publik.

“Kami menolak kekerasan negara, menolak pemborosan anggaran, dan menuntut keadilan bagi korban. Aksi damai adalah hak konstitusional, bukan makar.”

Latar & Alasan Tuntutan

Gelombang protes beberapa pekan terakhir diwarnai laporan korban, penangkapan, serta kerusakan fasilitas publik. Di tengah situasi tersebut, organisasi perempuan memotret dampak spesifik ke kelompok rentan: akses layanan kesehatan terganggu, mobilitas terbatas, dan trauma di tingkat keluarga. Karena itu, daftar tuntutan mereka menggabungkan dua jalur: penghentian kekerasan (agar keselamatan warga pulih) dan koreksi kebijakan (agar akar masalah ekonomi-politik ditangani).

Fokus Kebebasan Sipil

Jaminan berkumpul dan berpendapat secara damai menempati posisi kunci. Penyelenggara menekankan bahwa unjuk rasa bukan ancaman—melainkan kanal sah untuk menyuarakan aspirasi. Mereka meminta aparat menegakkan proporsionalitas dan de-eskalasi, serta menahan diri dari pelabelan hiperbolik yang mereduksi kritik sebagai ancaman keamanan.

Reformasi Sektor Keamanan

Tuntutan reformasi menyasar akuntabilitas atas dugaan pelanggaran, mulai dari proses etik hingga pidana. Mekanisme investigasi independen, perlindungan saksi, dan publikasi berkala diharapkan mengembalikan kepercayaan publik. Pada saat yang sama, lembaga perwakilan rakyat diminta menutup celah kebijakan yang berpotensi melegitimasi penggunaan kekuatan secara berlebihan.

Anggaran, Fasilitas, & Transparansi

Kritik terhadap fasilitas mewah pejabat dan pemborosan anggaran diposisikan sebagai isu keadilan sosial. Aliansi mendorong realokasi belanja ke layanan dasar (kesehatan, perlindungan sosial) dan pengawasan ketat atas setiap alokasi yang tidak memberi manfaat langsung ke warga. Transparansi pajak dan belanja publik—termasuk audit yang mudah diakses—menjadi bagian dari paket perbaikan tata kelola.

Konteks Teknis Aksi

Penyelenggara mengimbau peserta mematuhi koridor hukum: rute, jam pelaksanaan, serta arahan petugas pengamanan. Pusat gravitasi massa akan menentukan rekayasa lalu lintas; warga diimbau menyesuaikan perjalanan. Kanal informasi resmi dari penyelenggara dan otoritas diharapkan memberi pembaruan periodik agar tidak terjadi simpang siur.

Implikasi & Harapan

Jika daftar tuntutan mendapat respons kebijakan, ekspektasi awal publik adalah penurunan tensi di lapangan. Ukurannya sederhana: berkurangnya kekerasan, terpenuhinya hak warga untuk menyuarakan pendapat, dan munculnya peta jalan perbaikan tata kelola anggaran serta sektor keamanan. Tanpa itu, potensi siklus protes dan kontraproduktivitas kebijakan dikhawatirkan berlanjut.