Polisi Buru YouTuber Resbob yang Diduga Hina Suku Sunda
Jakarta — Aparat kepolisian tengah memburu seorang YouTuber bernama Resbob yang diduga melakukan penghinaan terhadap Suku Sunda melalui konten yang diunggah di media sosial. Kasus ini memantik perhatian publik luas karena menyangkut isu sensitif berupa ujaran kebencian berbasis suku, yang berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat multikultural Indonesia.
Langkah hukum diambil setelah beredarnya potongan video yang dinilai mengandung pernyataan merendahkan dan menyinggung identitas etnis Sunda. Video tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, memicu reaksi keras dari masyarakat, tokoh adat, hingga aparat pemerintah daerah.
Konten Viral Picu Kemarahan Publik
Konten yang diduga dibuat oleh Resbob awalnya beredar di kanal YouTube dan kemudian diunggah ulang oleh warganet ke berbagai platform lain. Dalam video tersebut, YouTuber bersangkutan diduga mengucapkan kalimat bernada menghina dan melecehkan Suku Sunda, baik secara eksplisit maupun implisit.
Unggahan itu menuai kecaman karena dianggap tidak hanya menyerang individu, tetapi juga merendahkan martabat kelompok etnis tertentu. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut melampaui batas kebebasan berekspresi dan berpotensi memecah persatuan.
Polisi Lakukan Penyelidikan Intensif
Kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Aparat menyatakan telah mengantongi identitas pemilik akun YouTube Resbob dan kini tengah melakukan pelacakan keberadaan terduga pelaku.
Selain memburu Resbob, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti digital, termasuk video unggahan, tangkapan layar komentar, serta rekam jejak aktivitas akun media sosial yang bersangkutan. Pemeriksaan saksi-saksi juga dilakukan untuk memperkuat unsur pidana dalam perkara ini.
Polisi menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan, serta mengedepankan prinsip keadilan.
Dugaan Pelanggaran UU ITE dan KUHP
Dalam kasus ini, Resbob berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan terhadap golongan masyarakat.
Aparat menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas yang jelas. Ketika sebuah konten mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau kebencian terhadap kelompok tertentu, maka negara berkewajiban hadir untuk melindungi keharmonisan sosial.
Reaksi Masyarakat Sunda dan Tokoh Adat
Kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Sunda. Sejumlah tokoh adat dan budayawan Sunda menyampaikan keprihatinan mendalam atas beredarnya konten tersebut. Mereka menilai ujaran bernada merendahkan suku tertentu tidak hanya melukai perasaan masyarakat, tetapi juga mencederai nilai kebhinekaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
Tokoh masyarakat Sunda menyerukan agar kasus ini ditangani secara tegas namun tetap berkeadilan. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing emosi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Pentingnya Etika di Ruang Digital
Pakar komunikasi dan media sosial menilai kasus Resbob menjadi pengingat penting tentang etika bermedia digital. Platform seperti YouTube memberikan ruang luas bagi kreator untuk menyampaikan pendapat, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab.
Konten yang mengandung ujaran kebencian dinilai tidak hanya merugikan kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat berdampak buruk pada kreator itu sendiri. Selain sanksi sosial, pelanggaran hukum juga mengintai jika konten melanggar aturan perundang-undangan.
Media Sosial dan Risiko Polarisasi
Fenomena viralnya konten bernada SARA menunjukkan betapa cepatnya informasi menyebar di era digital. Tanpa kontrol yang memadai, satu unggahan dapat memicu kemarahan kolektif dan berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
Pengamat sosial menilai pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpancing provokasi. Di sisi lain, kreator konten diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata dan narasi, terutama saat menyangkut identitas kelompok tertentu.
Upaya Pencegahan Konflik Sosial
Pemerintah dan aparat keamanan menilai penegakan hukum terhadap ujaran kebencian merupakan langkah preventif untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas. Kasus seperti ini, jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat memicu gesekan antarkelompok dan merusak persatuan nasional.
Oleh karena itu, polisi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Resbob bukan semata-mata untuk menghukum individu, tetapi juga sebagai peringatan bagi publik agar tidak menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian.
Harapan Penyelesaian yang Adil
Masyarakat berharap kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan menjadi pembelajaran bersama bahwa penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan tidak memiliki tempat di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga mendorong pendekatan edukatif agar kasus serupa tidak terulang, melalui peningkatan literasi digital dan pemahaman tentang keberagaman.
Penutup
Kasus dugaan penghinaan terhadap Suku Sunda oleh YouTuber Resbob menjadi sorotan nasional dan menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam bermedia sosial. Langkah polisi memburu terduga pelaku menunjukkan komitmen negara dalam menjaga persatuan dan melindungi masyarakat dari ujaran kebencian berbasis SARA.
Ke depan, ruang digital diharapkan menjadi sarana yang memperkuat toleransi dan saling menghormati, bukan sebaliknya. Penanganan kasus ini pun diharapkan menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan etika dan hukum.
