Deal Besar di Depan Mata? Iran Tawarkan Encerkan Uranium Asal AS Angkat Sanksi

Teheran – Pemerintah Iran menyatakan kesiapannya untuk “mengencerkan” uranium yang selama ini diperkaya pada level tinggi, dengan satu syarat utama: Amerika Serikat harus mencabut seluruh sanksi terhadap Teheran.

Pernyataan ini muncul seiring dilanjutkannya kembali perundingan nuklir antara Iran dan AS pada 6 Februari lalu. Sebelumnya, pembicaraan tersebut sempat terhenti akibat memanasnya konflik antara Iran dan Israel pada tahun lalu.

Seperti dilaporkan AFP pada Selasa (10/2/2026), sikap terbaru Iran ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Energi Atom Iran, Mohammad Eslami. Dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita resmi IRNA pada Senin (9/2) waktu setempat, Eslami menegaskan bahwa Teheran siap mengambil langkah teknis tersebut jika Washington benar-benar mencabut semua sanksi yang membebani negaranya.

“Sebagainya kesimpulan, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pengenceran kadar uranium yang telah di perkaya hingga 60 persen.. Kepala Organisasi Energi Atom mengatakan bahwa hal ini bergantung apakah semua sanksi akan dicabut sebagai imbalannya,” demikian seperti dilaporkan IRNA News Agency.

Namun, Iran tidak menjelaskan secara rinci apakah pencabutan sanksi yang dimaksud mencakup seluruh sanksi internasional, atau hanya sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat saja.

Sebagai catatan, mengencerkan uranium yang diperkaya berarti mencampurkannya dengan bahan lain agar tingkat pengayaannya turun. Tujuannya supaya kadar uranium tidak melampaui ambang batas pengayaan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan internasional.

Sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu, Teheran diketahui telah memperkaya uranium hingga level 60 persen. Angka ini jauh di atas batas 3,67 persen yang sebelumnya diperbolehkan dalam perjanjian nuklir 2015—kesepakatan yang kini sudah tidak lagi berlaku.

Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, menilai langkah tersebut sebagai indikasi bahwa Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan ini secara tegas dibantah oleh pemerintah Iran.

Badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut Iran sebagai satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga 60 persen.

Hingga kini, keberadaan sekitar 400 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan tinggi yang dimiliki Iran sebelum konflik dengan Israel masih belum diketahui secara pasti. Para inspektur nuklir PBB terakhir kali mencatat lokasi material tersebut pada 10 Juni 2025.

Jumlah uranium itu dinilai cukup untuk memungkinkan Iran memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir, jika tingkat pengayaannya dinaikkan hingga 90 persen.

Presiden AS Donald Trump sendiri berulang kali menyerukan agar Iran dikenai larangan total terhadap pengayaan uranium. Namun, tuntutan tersebut ditolak Teheran karena dianggap jauh lebih merugikan dibandingkan perjanjian nuklir 2015.

Iran menegaskan bahwa mereka tetap memiliki hak untuk menjalankan program nuklir sipil, sesuai dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang telah ditandatangani oleh Iran bersama sekitar 190 negara lainnya.

Dalam perundingan nuklir terbaru yang digelar di Oman pada 6 Februari lalu, seorang diplomat regional yang berbicara kepada Reuters mengungkapkan bahwa Iran menolak permintaan AS untuk menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya. Meski begitu, Iran disebut masih terbuka untuk membahas tingkat dan kemurnian pengayaan uranium, termasuk kemungkinan pembentukan konsorsium regional.

• Kesimpulan

Tawaran Iran untuk mengencerkan uranium yang diperkaya membuka peluang baru bagi terobosan dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat, namun tetap dibayangi syarat berat berupa pencabutan penuh sanksi. Sikap ini menegaskan bahwa Teheran bersedia melakukan kompromi teknis, tetapi tidak akan mengorbankan haknya atas program nuklir sipil maupun menerima tuntutan penghentian total pengayaan uranium. Dengan posisi kedua pihak yang masih saling tarik-menarik, masa depan kesepakatan nuklir akan sangat bergantung pada kesediaan AS melonggarkan sanksi dan menemukan titik temu yang dapat diterima bersama