Perselisihan Dua Menteri Soal Anggaran Kapal: Purbaya Akui Mungkin Data Salah
Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa publik mungkin menginterpretasikan data anggaran pembangunan kapal secara keliru saat ia menyinggung perbedaan informasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Pernyataan ini mencuat setelah kedua pejabat kabinet saling berbalas komentar di media sosial dan forum publik pada 11 Februari 2026.
Purbaya menegaskan bahwa polemik bermula ketika ia menyoroti belum turunnya pemesanan kapal di industri galangan kapal domestik, meskipun alokasi dana telah tersedia. Ia menyatakan bahwa pengecekan langsung ke galangan kapal menunjukkan belum ada kontrak kerja terkait proyek besar tersebut. Hal ini memicu respons dari Trenggono yang menegaskan bahwa sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman luar negeri dan masih dalam proses mekanisme pencairan.
Awal Mula Perbedaan Pendapat
Purbaya menjelaskan kepada wartawan bahwa ia mengumpulkan data dari pelaku industri kapal di Indonesia yang menyatakan belum mendapatkan pesanan (order) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mempertanyakan bahwa jika anggaran sudah disetujui, seharusnya pemesanan kapal bisa berjalan. Pernyataannya muncul saat pertemuan yang dihadiri pelaku usaha dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
“Saya hanya cek langsung ke galangan kapal apakah mereka sudah menerima order. Tapi ternyata belum ada pemesanan,” ujar Purbaya. Ia menyebut bahwa anggaran bisa saja sudah siap, namun belum terealisasi di lapangan sehingga pelaku industri masih menunggu.
Purbaya kemudian mengakui bahwa informasi awal yang ia terima mungkin tidak sepenuhnya tepat. Ia menyatakan, “Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah.” Pernyataan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kesediaan Purbaya untuk mengakui kemungkinan kesalahan data yang tersebar di publik.
Respons Menteri Trenggono
Menanggapi pertanyaan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons melalui unggahan di akun Instagram resmi miliknya. Ia menegaskan bahwa sumber dana untuk pembangunan kapal bukan berasal dari anggaran biasa, melainkan dari pinjaman pemerintah Inggris (UK). Trenggono meminta Purbaya dan pihak terkait untuk mengonfirmasi data terlebih dahulu kepada jajaran internal kementerian sebelum berkomentar publik.
Trenggono juga menyatakan bahwa eksekusi pendanaan proyek kapal dilakukan oleh Badan Logistik Pertahanan, sementara KKP hanya menyiapkan aspek teknis dan tenaga kerja. Ia mempertanyakan kebenaran data yang dijadikan dasar pernyataan Purbaya dan menyarankan agar koordinasi internal lebih diperhatikan.
Koordinasi Keduanya dan Hubungan Diplomatis
Meski perbedaan pandangan mereka sempat viral di media sosial, Purbaya menegaskan bahwa hubungan profesionalnya dengan Trenggono tetap berjalan baik. Ia menambahkan bahwa ia berencana untuk berkomunikasi langsung dengan Trenggono untuk menyelesaikan kebingungan data tersebut. “Gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri. Kan sahabat saya juga,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Beberapa pihak menilai perselisihan publik ini sebagai bentuk keterbukaan dalam berdiskusi di forum nasional. Namun, sorotan tajam juga muncul dari politisi dan publik yang berharap agar koordinasi antar pembuat kebijakan dilakukan lebih matang, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran negara.
Implikasi terhadap Industri dan Kebijakan Publik
Para pelaku industri galangan kapal menyatakan bahwa dinamika ini membuka diskusi penting mengenai realisasi proyek pembangunan kapal untuk nelayan dan sektor maritim lainnya. Mereka berharap pemerintah menyelesaikan masalah koordinasi agar proyek dilaksanakan sesuai perencanaan awal.
Purbaya sendiri menggarisbawahi bahwa proses alokasi anggaran tetap mengikuti mekanisme resmi Kementerian Keuangan, termasuk dana dari pinjaman luar negeri sekalipun. Ia menyebut bahwa program pembangunan kapal perlu dipercepat agar industri lokal merasakan dampak langsungnya.
Kesimpulan
Perdebatan terbuka antara Menteri Keuangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan mencerminkan pentingnya validasi data dan koordinasi lintas kementerian dalam proses pengelolaan anggaran pemerintahan. Purbaya Yudhi Sadewa telah mengakui kemungkinan adanya kekeliruan informasi yang ia sampaikan, sementara Trenggono menekankan perlunya konfirmasi internal sebelum publikasi. Kedua menteri berencana berkoordinasi langsung untuk memastikan kebijakan anggaran kapal berjalan efektif demi mendorong pertumbuhan industri galangan kapal nasional.
