Penonaktifan BPJS PBI Bukan Instruksi Presiden Prabowo: Jawaban Tegas Mensos Gus Ipul
Jakarta, 13 Februari 2026 – Polemik mengenai kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan di segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) kembali memanas setelah beberapa pejabat daerah menyampaikan pernyataan yang mengatakan kebijakan tersebut berasal dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu kemudian dibantah secara tegas oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, yang menyatakan bahwa tidak ada perintah Presiden untuk menonaktifkan peserta PBI-JKN dan bahwa langkah yang diambil sepenuhnya berdasarkan aturan serta data yang berlaku.
Isu ini mencuat di tengah upaya pemerintah memperbaiki sasaran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tetapi beredar informasi yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil atas arahan Presiden. Gus Ipul menegaskan bahwa informasi ini menyesatkan dan dapat membingungkan publik, sehingga perlu diluruskan demi kepastian hukum dan keadilan sosial.
Asal Mula Polemik Penonaktifan PBI-JKN
Polemik terkait penonaktifan peserta BPJS PBI-JKN bermula dari penyampaian salah seorang pejabat daerah yang menyatakan bahwa kebijakan nonaktif tersebut merupakan instruksi dari Presiden Prabowo. Hal ini ramai diperbincangkan di berbagai daerah, termasuk di media sosial dan forum publik, hingga menciptakan keraguan di kalangan masyarakat terhadap motif pemerintah pusat.
PBI-JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah yang memberikan iuran BPJS Kesehatan gratis atau ditanggung negara kepada warga yang masuk dalam kategori ekonomi rentan dan miskin. Program ini diatur dengan tujuan untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu, termasuk perawatan medis dasar hingga lanjutan sesuai ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pernyataan Mensos: Bukan Instruksi Presiden
Menanggapi klaim tersebut, Mensos Gus Ipul menyatakan secara tegas bahwa tidak pernah ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan penonaktifan peserta PBI-JKN. Sebaliknya, apa yang terjadi adalah pemutakhiran data peserta BPJS berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) — sebuah sistem data terpadu yang dijadikan pedoman dalam pemberian dan penyesuaian bantuan sosial di seluruh program pemerintah.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 memang ada, tetapi konteksnya adalah untuk memperkuat penggunaan data tunggal terpadu sebagai acuan dalam seluruh program bantuan sosial, bukan sebagai instruksi khusus untuk menghentikan layanan PBI-JKN. Instruksi itu menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan DTSEN sebagai basis data utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Menurut Gus Ipul, kesalahan tafsir muncul ketika sebagian pihak mengaitkan penonaktifan peserta dengan instruksi tersebut, padahal asalnya adalah keputusan administratif yang didasarkan pada verifikasi dan validasi data yang nyata.
Landasan Data dan Mekanisme Pemutakhiran
Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan peserta PBI-JKN terjadi karena ada perubahan status sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN — sistem data terpadu yang mencakup berbagai variabel sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem ini menyusun penduduk menurut kategori desil berdasarkan tingkat kemiskinan dan kerentanan mereka.
Dalam pemutakhiran data terbaru, peserta yang tergolong dalam desil 1 sampai desil 5 diprioritaskan sebagai penerima PBI-JKN — mereka dianggap paling rentan secara sosial ekonomi dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan negara. Sementara itu, peserta yang teridentifikasi berada di luar kriteria tersebut sesuai hasil verifikasi data terbaru dapat dinonaktifkan dari program PBI, meskipun masih bisa melakukan proses reaktivasi apabila memenuhi syarat.
Proses ini dilakukan bekerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya untuk menjamin bahwa data yang dipakai benar-benar akurat dan relevan. Gus Ipul menegaskan bahwa hal ini penting agar bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan secara tepat dan efektif.
Upaya Meluruskan Informasi yang Menyesatkan
Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah administratif untuk meluruskan informasi yang beredar, khususnya yang dikeluarkan oleh pejabat daerah. Ia bahkan mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, untuk mencabut pernyataan yang dinilai menyesatkan publik karena mengaitkan penonaktifan PBI-JKN sebagai instruksi Presiden.
Pernyataan tersebut sempat mencuat di beberapa media lokal dan menjadi sumber kekhawatiran warga bahwa pemerintah pusat berniat memiskinkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Namun menurut Gus Ipul, pernyataan tersebut tidak berdasar dan hanya menimbulkan salah tafsir yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Mekanisme Perlindungan dan Hak Peserta
Pemerintah juga memastikan bahwa meskipun peserta tertentu dinyatakan nonaktif dari PBI-JKN, itu bukan berarti pemutusan hak layanan kesehatan secara mutlak. Peserta yang benar-benar tidak mampu tetap memiliki akses melalui mekanisme reaktivasi atau melalui intervensi pihak berwenang di daerah masing-masing.
Menurut penjelasan Gus Ipul, negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi data dan pengajuan ulang melalui jalur resmi jika mereka merasa masih memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan PBI-JKN. Ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa hak atas layanan kesehatan terjaga, sekaligus menghindari ketidakadilan sosial.
Dampak Kebijakan pada Publik dan Pemerintah Daerah
Polemik ini menunjukkan adanya dinamika interpretasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika informasi tidak ditangani secara hati-hati, publik bisa salah memahami maksud kebijakan pemerintah, terutama soal program sosial yang sangat sensitif seperti layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
Gus Ipul menekankan bahwa penting bagi kepala daerah untuk memahami konteks kebijakan secara benar sebelum menyampaikan kepada publik, agar tidak menimbulkan kebingungan atau keresahan. Ia menilai bahwa setiap komponen pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang keliru demi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
Kesimpulan
Kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) bukanlah hasil instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan diambil berdasarkan pemutakhiran data terpadu yang tercatat dalam DTSEN — sebuah basis data sosial ekonomi nasional yang merupakan rujukan dalam program bantuan pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada perintah presiden untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat kurang mampu melalui penonaktifan PBI-JKN, sekaligus menyayangkan pernyataan yang menyesatkan publik. Apa yang dilakukan pemerintah adalah upaya administratif untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan adil bagi yang memenuhi kriteria berdasarkan data terbaru.
Pemerintah juga membuka ruang bagi peserta terdampak untuk melakukan koreksi data atau pengajuan ulang melalui mekanisme resmi di daerah masing-masing, sehingga hak atas layanan kesehatan tetap terjaga meskipun ada penyesuaian data.
