BGN Siap Bertindak Usai Ombudsman Temukan Beras Medium di Program MBG
Sebatang mikrofon di lorong Kementerian Kesehatan merekam suara Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang ditekan wartawan. Dengan nada serius namun tenang, ia menyatakan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti temuan Ombudsman soal dugaan penyimpangan kualitas bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita tidak bisa membiarkan perbedaan kontrak dan realisasi berjalan,” katanya, menambahkan bahwa pengawasan akan ditingkatkan dan pemeriksaan internal akan segera diluncurkan.
Langkah ini diambil setelah Ombudsman mencatat bahwa beberapa dapur MBG menggunakan beras medium dengan kadar patah melebihi 15%, meskipun kontrak menyebut beras premium sebagai standar mutu. Temuan lain: sayuran yang dikirim dalam kondisi layu, serta lauk yang tidak lengkap di sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) daerah. CNN Indonesia+1
Temuan Ombudsman: Kontrak vs Realitas
Poin paling tajam dalam laporan Ombudsman adalah ketidaksesuaian spesifikasi beras. Di Bogor, dapur MBG yang seharusnya menerima beras premium — kadar patah kecil, warna bersih — ternyata memperoleh beras medium dengan patahan tinggi. detikfinance+2kontan.co.id+2
Tak hanya itu, distribusi bahan pangan juga bermasalah: sayuran dalam kondisi tidak segar, lauk yang tidak lengkap, hingga laporan beberapa dapur tidak melakukan pencatatan mutu atau sampel retensi. detikfinance
Menurut anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG bergulir secara nasional, aspek pengawasan dan kualitas bahan belum konsisten di lapangan.
Tekanan di Bawah Permukaan
Program MBG sejatinya menjadi tulang punggung strategi pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak sekolah. Namun dengan potensi penyimpangan seperti ini, kepercayaan publik bisa goyah.
Beberapa kalangan mempertanyakan: apakah biaya tinggi pemerintah selama ini sepadan dengan hasil yang diterima siswa? Terlebih, ketika negara membayar harga premium, tetapi kualitas rendah yang sampai ke meja murid.
Seorang analis kebijakan pangan menilai: ini bukan sekadar masalah logistik, melainkan masalah tata kelola dan akuntabilitas. Jika tidak segera diperbaiki, program bergengsi ini bisa menjadi sasaran kritik tajam.
Respons BGN & Langkah Penindakan
Dadan Hindayana menyebut bahwa temuan Ombudsman akan diproses melalui mekanisme pengawasan internal. Ia mengisyaratkan akan menyertakan audit kualitas bahan pangan, revisi standar kontrak, hingga mengevaluasi pihak penyedia. detikfinance
Kepala BGN juga menyebut bahwa satu bagian dari tanggung jawabnya adalah melakukan pemeriksaan apabila ada laporan penyimpangan. “Ini bagian dari pengawasan. Kalau ada yang tidak sesuai, akan diperiksa,” katanya. detikfinance
Selain itu, BGN akan memperkuat mekanisme monitoring di daerah agar distribusi bahan harus sesuai standar mutu yang disepakati dalam kontrak.
Tantangan di Lapangan
Melakukan penindakan saja tidak cukup. Di lapangan, masalah-masalah struktural bisa menghambat perubahan:
- Rantai distribusi panjang → dari penyedia pusat ke dapur-dapur daerah, banyak titik kontrol mutu yang rentan lemah.
- Kapasitas lokal → sejumlah dapur daerah mungkin tidak punya fasilitas penanganan mutu atau penyimpanan ideal.
- Tekanan birokrasi dan korupsi → ketika dana besar bergerak, celah penyimpangan bisa muncul.
- Kesenjangan pengawasan → daerah yang jauh dari pusat sering minim kunjungan audit.
Tanpa perbaikan sistemik, pernyataan tindakan BGN bisa berhenti di level retorika.
Dampak terhadap Publik & Kepercayaan
Bagi orang tua dan siswa — terutama di wilayah yang sangat bergantung pada MBG — temuan semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah nutrisi yang diperoleh sesuai dengan tujuan program?
Jika kasus seperti ini lebih sering muncul, maka citra program MBG bisa rusak. Masyarakat bisa skeptis terhadap upaya pemerintah menegakkan jaminan gizi.
Bagi pejabat daerah, ini juga menjadi ujian: apakah mereka akan aktif berperan dalam audit dan pengawasan lokal, atau hanya sekadar menunggu arahan dari pusat?
Refleksi: Keseimbangan Antara Ambisi & Implementasi
Program besar seperti MBG biasanya memicu konflik antara ambisi nasional dan kenyataan lokal. Ibarat gedung megah yang dibangun tanpa fondasi kuat, keberhasilan program tergantung seberapa kuat sistem pendukungnya.
Temuan Ombudsman adalah alarm. BGN tidak bisa hanya membuat pernyataan penindakan. Ia harus memastikan bahwa audit, pengawasan, dan evaluasi menyentuh ke setiap dapur MBG di daerah terpencil.
Apabila langkah-langkah perbaikan dilakukan konsisten, program MBG bisa kembali pulih dari kritikan. Namun jika tidak, ancaman paling nyata adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang gizi anak.
