Langit Gaza dan Tangan Indonesia
KilasanBerita.id — Di tengah langit berdebu dan reruntuhan bangunan yang tak lagi berbentuk, suara pesawat kargo Indonesia kembali terdengar di atas Jalur Gaza.
Bukan pesawat tempur, melainkan armada bantuan kemanusiaan yang membawa makanan, obat-obatan, dan pakaian.
Presiden Joko Widodo memerintahkan perpanjangan misi airdrop ke Gaza, sebagai kelanjutan dari komitmen Indonesia untuk membantu warga Palestina yang masih terjebak di tengah krisis kemanusiaan.
“Selama saudara-saudara kita di Gaza masih membutuhkan, Indonesia tidak akan berhenti membantu,” ujar Presiden dalam keterangan resmi yang dikutip RRI, Jumat (9/10/2025).
Instruksi itu menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang paling aktif secara diplomatik dan moral dalam mendukung rakyat Palestina.
Dari Laut Merah ke Langit Gaza
Misi airdrop yang dilakukan oleh TNI AU dan Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari kerja sama multinasional bersama Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab.
Operasi ini menggunakan jalur udara terbatas di atas Rafah dan Khan Younis, dua wilayah yang paling parah terdampak serangan militer.
Selama tiga bulan terakhir, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 200 ton bantuan logistik melalui udara, termasuk makanan siap saji, tenda darurat, dan obat-obatan penting.
Namun, distribusi bantuan ke darat kerap terhambat akibat blokade dan situasi keamanan yang tidak menentu.
“Misi ini penuh risiko. Setiap penerbangan harus berkoordinasi langsung dengan pasukan penjaga wilayah udara Mesir,” ujar Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI AU.
Perintah presiden memperpanjang misi ini berarti Indonesia akan terus berpartisipasi setidaknya hingga akhir Desember 2025, sembari menunggu kondisi di Gaza lebih stabil.
Diplomasi Kemanusiaan di Tengah Konflik
Langkah perpanjangan misi bukan hanya soal logistik, tapi juga pesan politik yang kuat.
Sejak awal, Indonesia menolak untuk menganggap krisis Gaza sebagai sekadar konflik dua pihak.
Bagi Jakarta, ini adalah krisis kemanusiaan global, di mana solidaritas harus melampaui perbedaan ideologi dan sekat geopolitik.
“Indonesia menegaskan kembali posisinya: mendukung solusi dua negara dan menolak agresi terhadap warga sipil,” tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Perpanjangan misi ini adalah ekspresi nyata diplomasi kemanusiaan kita.”
Retno menambahkan, Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama baru dengan Turki dan Qatar untuk memperluas jalur bantuan darurat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarnegara Muslim yang memiliki kapasitas logistik besar di kawasan Timur Tengah.
Misi Kemanusiaan yang Tak Sekadar Bantuan
Bagi sebagian pihak, kebijakan ini dilihat sebagai pergeseran strategi diplomasi Indonesia yang semakin aktif dalam isu internasional.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia berusaha menyeimbangkan posisi antara “negara nonblok” dan “mediator moral” di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.
Pengamat hubungan internasional dari UI, Dr. Hikmahanto Juwana, menyebut langkah Presiden sebagai bentuk nyata dari soft power Indonesia.
“Indonesia tidak memiliki kekuatan militer besar di luar negeri, tapi punya kekuatan moral dan solidaritas. Itu yang sedang dimainkan lewat misi Gaza.”
Menurutnya, diplomasi kemanusiaan seperti ini membangun reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan, bukan hanya di level retorika.
Tantangan dan Risiko di Lapangan
Meski mulia, misi udara di Gaza bukan tanpa risiko.
Beberapa negara pelaksana pernah mengalami insiden di mana pesawat hampir ditembak karena miskomunikasi dengan otoritas militer setempat.
Selain itu, operasi airdrop sering menghadapi kendala teknis dan distribusi yang tidak merata, karena sebagian bantuan jatuh di area yang dikuasai kelompok tertentu.
TNI AU menyiasati hal ini dengan menggunakan sistem koordinat GPS presisi tinggi dan bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan PBB seperti UNRWA dan WFP.
Sementara BNPB dan Kemenlu terus memantau pelaksanaan di lapangan melalui tim liaison di Kairo dan Amman.
“Setiap paket bantuan kita sertai tanda merah putih agar mudah dikenali. Kami ingin dunia tahu, Indonesia ada di sana,” kata Kolonel Purnomo, perwira penghubung di Mesir.
Gema Dukungan dari Dalam Negeri
Langkah Presiden memperpanjang misi airdrop juga mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia.
Berbagai lembaga kemanusiaan seperti ACT, Dompet Dhuafa, dan Baznas mengumumkan siap menambah bantuan berupa logistik dan dana operasional.
Di media sosial, tagar #IndonesiaUntukGaza kembali menjadi trending.
Bagi publik, misi ini bukan hanya aksi pemerintah, tapi juga manifestasi kepedulian kolektif bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Banyak warga menganggap misi ini sebagai cara sederhana “membalas budi” — mengingat Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945.
Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia
Langkah perpanjangan misi Gaza juga menandai fase baru politik luar negeri Indonesia pasca-pandemi: lebih proaktif, humanis, dan berorientasi moral.
Alih-alih mengejar kepentingan ekonomi semata, Indonesia mulai memperkuat identitas sebagai juru bicara dunia Selatan (Global South).
Beberapa analis menilai kebijakan ini bisa memperkuat posisi Indonesia di PBB dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang terhadap isu Palestina.
“Ini bukan soal politik semata. Ini tentang bagaimana Indonesia ingin diingat: sebagai bangsa yang tidak diam ketika kemanusiaan dilanggar,” ujar peneliti CSIS, Fauziah Mahdani.
Penutup: Misi dari Langit untuk Hati Manusia
Misi airdrop Gaza bukan hanya soal bantuan makanan atau obat-obatan.
Ia adalah simbol kehadiran moral sebuah bangsa yang percaya bahwa kepedulian lintas batas adalah bagian dari kemerdekaan sejati.
Bagi rakyat Palestina, setiap paket yang jatuh dari langit bukan sekadar bantuan — tapi pengingat bahwa mereka tidak sendirian.
Dan bagi Indonesia, setiap penerbangan di atas Gaza adalah pesan kepada dunia:
bahwa kemanusiaan masih punya sekutu, dan sekutu itu bernama Indonesia.
