Mensos Tegaskan Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN Tidak Dipangkas, Fokus Realokasi Tepat Sasaran
Jakarta, 10 Februari 2026 – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak memangkas kuota penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) meskipun terjadi perubahan data dan status kepesertaan. Kebijakan penyesuaian ini justru bertujuan memperbaiki akurasi dan distribusi bantuan iuran agar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.
Dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di Gedung DPR RI, Mensos menjelaskan bahwa penyesuaian status peserta PBI JKN bukan berarti kuota dikurangi. Pemerintah tetap menyediakan kuota nasional sebesar 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, sesuai alokasi yang ditetapkan, dan justru melakukan realokasi dari kelompok lebih mampu ke kelompok miskin dan rentan miskin.
Penyesuaian Data untuk Meningkatkan Keadilan Sosial
Menurut Gus Ipul, kebijakan realokasi itu muncul dari hasil pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kepesertaan. Seiring pembaruan data, pemerintah menemukan bahwa sejumlah peserta yang dinonaktifkan berada di kelompok ekonomi yang lebih mampu, sedangkan banyak warga miskin justru belum menerima bantuan iuran.
“Penyesuaian ini bukan untuk mengurangi jumlah peserta, tetapi mengalihkan bantuan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kami miliki,” ujar Saifullah Yusuf di hadapan anggota DPR.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap menurunkan kesalahan inklusi (orang yang tidak berhak masih menerima bantuan) dan kesalahan eksklusi (orang yang berhak tidak menerima bantuan), serta mengarahkan sumber daya kepada kelompok yang paling membutuhkan secara tepat.
Tantangan Data dan Ketidaktepatan Sasaran
Meski kuota PBI JKN secara total tidak berubah, pemerintah dan DPR menemukan tantangan serius dalam data penerima manfaat. Dalam rapat, Mensos menyebut masih ada puluhan juta warga miskin yang belum menerima PBI JKN, sementara sebagian masyarakat yang tergolong mampu masih tercatat sebagai penerima.
Berdasarkan data DTSEN 2025, lebih dari 54 juta warga yang berada di kelompok sangat miskin (desil 1–5) belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sementara itu, kurang lebih 15 juta orang dari kelompok relatif mampu (desil 6–10 dan non-desil) masih tercatat sebagai penerima PBI JKN.
Temuan ini menunjukkan adanya disparitas besar antara kebutuhan nyata masyarakat miskin dan data alternatif yang selama ini digunakan untuk menentukan penerima bantuan. Pemerintah menyatakan bahwa kesalahan itu mencerminkan keterbatasan verifikasi lapangan dan validasi data di seluruh wilayah Indonesia.
Nonaktifkan dan Reaktivasi Peserta
Selain realokasi, pemerintah telah melakukan proses penonaktifan peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 13,5 juta peserta dinonaktifkan berdasarkan hasil pemutakhiran data, dan sejumlah kecil peserta telah melakukan reaktivasi sebagai penerima manfaat setelah memenuhi standar.
Meskipun begitu, pemerintah menekankan bahwa proses itu bertujuan untuk menjaga akurasi data dan fokus bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Respons Pemerintah dan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan juga memberikan klarifikasi bahwa kebijakan penonaktifan bukan menghapus hak peserta, melainkan bagian dari penyesuaian berbasis data yang dilakukan pemerintah. Pihak BPJS menyatakan peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki jalur untuk mengaktifkan kembali statusnya apabila memenuhi kriteria tertentu seperti miskin, rentan miskin, atau memiliki kondisi medis yang mengancam keselamatan jiwa.
Pemerintah pun mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data peserta, sehingga penerima bantuan iuran benar-benar mereka yang memerlukan.
Implikasi Kebijakan Bagi Layanan Kesehatan Nasional
Kebijakan ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan bantuan iuran JKN berjalan lebih adil dan efektif, serta sesuai dengan tujuan program jaminan kesehatan nasional. Realokasi berbasis data diharapkan memperkuat layanan kesehatan dan akses bagi warga yang belum terkover, tanpa mengurangi jumlah total bantuan.
