KesehatanPolitik

Timker Kesling Buleleng Gelar Evaluasi Program Triwulan III: Capaian, Kendala & Strategi ke Depan

Buleleng, Bali — Pada hari Senin, 20 Oktober 2025, Tim Kerja (Timker) Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengadakan pertemuan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program Kesling pada triwulan III tahun ini. Pertemuan ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Satuan Petugas Pengawasan Kesehatan Lingkungan (SPPG) dalam rangka memastikan implementasi standar kesehatan lingkungan di setiap wilayah kerja.


Latar Belakang & Tujuan Pertemuan

Program Kesehatan Lingkungan merupakan bagian vital dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat, aman dan bebas dari bahaya lingkungan. Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas dengan beragam kondisi pemukiman dan lingkungan—mulai dari pesisir hingga pegunungan—menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasi program. Dalam upaya menjangkau seluruh wilayah, Dinas Kesehatan menetapkan sistem triwulan sebagai mekanisme evaluasi.

Pertemuan yang digelar ini bertujuan untuk:

  • Menyampaikan hasil capaian program Kesling periode Triwulan III (Juli–September) dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Buleleng.
  • Memperkenalkan dan mendistribusikan Form Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) yang akan digunakan oleh SPPG sebagai pedoman dalam inspeksi lapangan ke depan.
  • Mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan dan mencari strategi tindak lanjut agar pelaksanaan program lebih efektif serta sesuai standar.

Dengan demikian, pertemuan ini tidak hanya bersifat laporan semata, tetapi juga forum kolaborasi untuk memperkuat sistem kesehatan lingkungan di tingkat wilayah kerja Puskesmas.


Capaian Program Triwulan III

Dalam pemaparan capaian, beberapa poin telah dicapai oleh Timker Kesling Kabupaten Buleleng:

  • Sebagian besar Puskesmas telah menyampaikan laporan kegiatan serta capaian program Kesling kepada Dinas Kesehatan.
  • Penggunaan form IKL dan distribusi awal kepada SPPG sudah mulai berjalan, menjadi alat monitoring yang lebih sistematis untuk kegiatan inspeksi.
  • Koordinasi antar-puskesmas dan antar wilayah kerja lingkungan makin diperkuat melalui kegiatan rutin pemantauan dan verifikasi lapangan.

Meskipun data kuantitatif terperinci seperti persentase pencapaian tiap indikator belum dibuka publik, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja Kesling mulai lebih terstruktur dan terukur.


Kendala dan Hambatan yang Dihadapi

Meski telah ada kemajuan, sejumlah kendala penting tetap perlu diperhatikan. Dalam pertemuan terungkap beberapa hal berikut:

  1. Laporan belum lengkap
    Beberapa Puskesmas dilaporkan belum mengirimkan laporan capaian Triwulan III ke pihak Dinas Kesehatan, sehingga data penuh untuk evaluasi menyeluruh belum tersedia.
  2. Ketersertifikasian petugas SPPG masih rendah
    Target minimal ketertiban bahwa 50% anggota SPPG di tiap wilayah harus tersertifikasi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menjadi kendala dalam penugasan dan mutu kegiatan inspeksi lapangan.
  3. Variabilitas pelaksanaan di lapangan
    Karena kondisi geografis dan akses wilayah yang berbeda-beda (termasuk kawasan pelosok dan pegunungan), pelaksanaan kegiatan Kesling di masing-masing Puskesmas belum selalu konsisten.
  4. Kebutuhan penguatan data dan monitoring
    Dengan form IKL yang baru diperkenalkan, beberapa wilayah masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar penggunaan form tersebut berjalan dengan baik dan data yang dihasilkan valid.

Kendala-kendala ini menjadi poin utama yang dibahas dan akan ditindaklanjuti agar kualitas pelaksanaan program Kesling bisa meningkat secara signifikan.


Strategi & Langkah Tindak Lanjut

Untuk menanggapi capaian dan kendala tersebut, pertemuan menghasilkan beberapa strategi tindak lanjut yang disepakati bersama:

  • Penguatan koordinasi rutin antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan SPPG; pelaporan dan verifikasi dilakukan lebih sering, misalnya bulanan, untuk menghindari keterlambatan data.
  • Pelatihan sertifikasi SPPG akan digencarkan agar lebih banyak petugas yang tersertifikasi, menjamin kompetensi dan legalitas pelaksanaan inspeksi lingkungan.
  • Penerapan Form IKL secara menyeluruh ke seluruh wilayah kerja Puskesmas; form ini akan menjadi tool standar untuk mengukur dan membandingkan kondisi kesehatan lingkungan antar wilayah.
  • Penguatan monitoring lapangan & layanan purna kegiatan; dengan data yang lebih sistematis, Dinas dapat memetakan wilayah yang tertinggal dan mengarahkan sumber daya dengan lebih tepat.
  • Fokus ke wilayah terpencil; karena akses dan kondisi di wilayah pelosok (termasuk pegunungan) lebih berat, maka pendekatan khusus seperti layanan keliling, modul training terfokus, dan dukungan logistik akan diberikan.
  • Evaluasi secara partisipatif; hasil evaluasi akan dibagi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program Kesling.

Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan program Kesling di Kabupaten Buleleng tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang menuju keberlanjutan dan mutu yang lebih baik.


Mengapa Program Kesehatan Lingkungan Penting?

Program Kesehatan Lingkungan (Kesling) memegang peran krusial dalam upaya menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pengendalian faktor lingkungan yang bisa memengaruhi kesehatan—seperti sanitasi, air bersih, limbah padat, vektor penyakit, dan kualitas udara. Ketika lingkungan sehat, maka beban penyakit dan potensi wabah akan menurun, dan upaya promotif – preventif menjadi lebih efektif.
Dengan tinjauan triwulan seperti ini, Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa pelayanan Kesling tidak berhenti hanya pada rencana, tetapi benar-benar diterapkan, dipantau dan dievaluasi secara berkala.


Implikasi bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng

Dampak dari evaluasi ini bagi masyarakat adalah:

  • Peningkatan kualitas layanan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas akan terasa secara nyata—misalnya sanitasi yang lebih baik, pengendalian vektor penyakit yang lebih aktif, serta inspeksi lingkungan yang rutin.
  • Transparansi dan keterbukaan data akan membangun kepercayaan masyarakat bahwa program Kesling dijalankan dengan serius dan profesional.
  • Peningkatan kapasitas petugas di lapangan (SPPG) berarti bahwa masyarakat akan berhadapan dengan petugas yang makin kompeten—mempengaruhi kualitas pelayanan lingkungan.
  • Wilayah yang selama ini tertinggal dalam layanan Kesling karena kondisi geografis memiliki potensi untuk “dikejar” melalui strategi khusus sehingga pemerataan layanan bisa lebih baik.

Kesimpulan

Pertemuan evaluasi program Kesling Triwulan III yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan lingkungan masyarakat. Walaupun masih terdapat kendala seperti laporan yang belum lengkap dan sertifikasi petugas yang belum merata, pertemuan tersebut menghasilkan strategi konkret untuk memperkuat pelaksanaan ke depan.

Melalui koordinasi, pelatihan, serta penggunaan form IKL sebagai alat pengukur standar, Kabupaten Buleleng berusaha menjadikan kesehatan lingkungan sebagai fondasi untuk derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Bagi masyarakat, hasil evaluasi ini bukan hanya berbicara soal angka dan laporan—melainkan soal perubahan nyata di lapangan: udara lebih bersih, lingkungan lebih sehat, dan layanan kesehatan lingkungan yang makin tanggap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *