KPK Tangkap Kajari Hulu Sungai Utara dalam OTT Terkait Dugaan Pemerasan
Jakarta, 19 Desember 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Kali ini, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, beserta sejumlah pihak lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga terkait dengan pemerasan.
Operasi ini berlangsung pada Kamis (18/12) di wilayah Kalimantan Selatan dan berlanjut hingga para terjaring OTT dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Penangkapan dan Pemeriksaan di Jakarta
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam OTT ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa orang, termasuk Kajari Hulu Sungai Utara dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU. Mereka langsung diperiksa intensif oleh penyidik KPK setelah tiba di Jakarta.
“Kegiatan operasi penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan telah membawa beberapa pihak ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (19/12). Ia menambahkan bahwa dugaan awal yang ditangani oleh penyidik adalah tindak pidana pemerasan.
Pemeriksaan intensif ini merupakan tahap awal untuk menentukan apakah para pihak yang diamankan akan berstatus tersangka atau tidak, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum mereka setelah dilakukan penangkapan.
Barang Bukti Disita, Jumlahnya Ratusan Juta
Selain mengamankan para terduga pelaku, tim penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. Uang itu diduga terkait dengan dugaan pemerasan yang tengah diusut.
Penyitaan barang bukti ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kasus. Barang bukti berupa uang tunai biasanya diperiksa untuk memastikan sifat dan sumbernya, apakah berasal dari aktivitas pidana yang dituduhkan atau bukan.
Peran Kajari dan Kasi Intelijen
Kajari Hulu Sungai Utara dan Kasi Intel Kejari HSU merupakan dua pejabat yang ditangkap dalam OTT ini, sementara beberapa pihak lain yang ikut diamankan masih diperiksa. Nama pejabat yang terjaring belum diumumkan secara lengkap oleh KPK hingga berita ini ditulis.
Kepala Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di wilayahnya, termasuk supervisi terhadap jaksa di bawahnya. Dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat di institusi kejaksaan menjadi sorotan publik karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Imbauan Kooperatif dari KPK
KPK mengimbau supaya semua pihak yang terkait dalam OTT ini bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terjaring OTT harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan objektif, tanpa tekanan dari pihak manapun. Kerja sama dari pihak yang diperiksa diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh bukti yang kuat dan akurat.
Konteks OTT di 2025
OTT di Hulu Sungai Utara ini merupakan salah satu dari beberapa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sepanjang tahun ini, KPK telah melakukan beberapa OTT terhadap pejabat pemerintahan dan aparatur negara, mulai dari dugaan suap proyek publik hingga kasus pemerasan di lingkungan pemerintahan.
Dalam beberapa operasi sebelumnya, KPK turut menangkap anggota legislatif, pejabat daerah, dan pihak swasta dalam berbagai kasus dugaan korupsi. Pola operasi ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah untuk memperluas jangkauan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di berbagai lapisan pemerintahan.
Dampak dan Tindak Lanjut
Publik menanti perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini, terutama status hukum yang akan ditetapkan terhadap Kajari Hulu Sungai Utara dan rekan-rekannya. Jika terbukti bersalah, tindak pidana pemerasan merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada hukuman pidana penjara dan pemberhentian dari jabatan.
Pihak berwenang diharapkan dapat transparan dalam menangani kasus ini, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses hukum yang adil dan akuntabel menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
Meta Deskripsi (Yoast Ready)
KPK tangkap Kajari Hulu Sungai Utara dan sejumlah pihak dalam OTT terkait dugaan pemerasan di Kalimantan Selatan. Uang ratusan juta disita dan pemeriksaan intensif dilakukan.
