ASEAN Minta Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Dihormati Demi Perlindungan Warga Sipil
KUALA LUMPUR — Ketua ASEAN 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menyampaikan pesan penting terkait kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang mulai berlaku akhir Desember 2025. Ia menekankan bahwa penghentian pertikaian harus dipatuhi secara konsisten demi melindungi warga sipil yang terdampak konflik bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara.
Kesepakatan gencatan senjata itu efektif pada 27 Desember 2025 pukul 12.00 waktu setempat, setelah kedua pihak sepakat untuk menghentikan operasi militer dan menahan posisi pasukan di garis kontak. Langkah ini diambil setelah berminggu-minggu bentrokan berdarah yang memicu ribuan korban dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari rumah mereka.
Seruan ASEAN soal Kepentingan Warga Sipil
Dalam pernyataannya, Anwar menyambut baik keputusan kedua negara untuk menghentikan pertempuran dan menahan pasukan di posisinya masing-masing. Ia menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan kesadaran bersama akan urgensi tindakan demi melindungi masyarakat sipil dari dampak perang.
Lebih jauh, Anwar menekankan perlunya langkah selanjutnya untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia menyerukan agar gencatan senjata tidak sekadar berhenti menembak, tetapi juga diikuti dengan implementasi konkret seperti verifikasi dan dialog terbuka antara otoritas pertahanan kedua negara. ASEAN telah menyiapkan Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT) untuk memantau proses ini dan menjalankan komunikasi langsung antar pihak terkait.
“Langkah-langkah praktis ini menjadi dasar stabilitas dan memberi harapan bahwa kedua belah pihak akan melaksanakannya secara bertanggung jawab,” ujar Anwar dalam pernyataannya yang dirilis secara publik.
Latar Belakang Konflik dan Peran ASEAN
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja berkepanjangan terjadi di kawasan perbatasan yang luas puluhan kilometer. Bentrokan sporadis sering kali menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, serta memaksa warga sipil mengungsi ke wilayah aman. Meskipun gencatan senjata pernah dicapai sebelumnya, konflik kembali meningkat beberapa kali hingga akhir Desember 2025.
ASEAN selama beberapa bulan terakhir secara aktif mendorong dialog untuk meredakan ketegangan. Pernyataan bersama dari para menteri luar negeri ASEAN meminta kedua negara agar menghormati hukum internasional, memulihkan dialog damai, serta memfokuskan upaya pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme diplomatik.
Selain itu, sebelum gencatan senjata terbaru diberlakukan, sejumlah pertemuan tingkat tinggi antara delegasi Thailand dan Kamboja diadakan di Kuala Lumpur dengan difasilitasi oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Pertemuan ini bertujuan merumuskan langkah bersama serta memperkuat komitmen kedua negara untuk mengakhiri bentrokan.
Reaksi Internasional dan Tantangan Implementasi
Tidak hanya ASEAN yang menyambut baik gencatan senjata tersebut. Tanggapan serupa juga datang dari tokoh dunia lainnya. Misalnya, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa perdamaian ini merupakan langkah positif untuk mengurangi penderitaan warga serta membuka peluang bagi perdamaian jangka panjang di kawasan.
China, sebagai mitra dialog ASEAN, juga menyatakan dukungannya terhadap perdamaian pascagencatan senjata dan mendorong dialog berkelanjutan antara kedua pihak. Dalam pertemuan di Yunnan, diplomat China menegaskan pentingnya stabilitas dan upaya kemanusiaan di daerah perbatasan.
Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Warga di berbagai desa perbatasan masih takut untuk kembali ke rumah mereka meskipun gencatan senjata sudah disepakati, karena kenangan konflik dan kekhawatiran bahwa perselisihan bisa kembali meletus sewaktu-waktu.
Harapan ASEAN untuk Masa Depan
Ketua ASEAN berharap bahwa gencatan senjata ini bukan hanya berhenti pada penghentian tembakan, tetapi menjadi awal dari proses damai yang lebih panjang dan berkelanjutan. Komitmen ASEAN untuk menjaga kredibilitas sebagai wilayah yang menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas regional menjadi bagian penting dari pesan yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim.
Dengan dukungan masyarakat internasional dan mekanisme pengawasan yang kuat, ASEAN berharap kedua negara dapat mengimplementasikan perjanjian ini secara penuh dan membuka jalan bagi dialog yang lebih luas untuk menyelesaikan isu perbatasan secara damai dan permanen.
