Thailand Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata Hanya Dua Hari Setelah Disepakati

Militer Thailand pada Senin (29/12/2025) melontarkan tuduhan serius kepada pemerintah Kamboja yang dianggapnya tidak menepati komitmen gencatan senjata yang baru saja disahkan hanya dua hari sebelumnya. Tuduhan ini memperlihatkan bahwa upaya meredakan bentrokan berdarah di wilayah perbatasan kedua negara kini berada dalam posisi rapuh, meskipun telah ada perjanjian untuk menghentikan permusuhan.

Perjanjian gencatan senjata itu sendiri ditandatangani pada Sabtu (27/12/2025) oleh kedua pihak setelah beberapa pekan konflik sengit yang menyebabkan lebih dari 100 orang tewas dan ratusan ribu warga sipil mengungsi dari kawasan perbatasan. Kesepakatan itu mencakup penghentian tembakan, pembekuan pergerakan pasukan, serta komitmen bersama untuk bekerjasama dalam isu kemanusiaan seperti pembersihan ranjau dan perlindungan warga sipil.

Namun, militer Thailand menyatakan bahwa gencatan itu “hanya bertahan sekitar dua hari.” Pihak Bangkok secara tegas menuduh militer Kamboja telah melanggar ketentuan damai tersebut. Tuduhan utamanya adalah pelanggaran wilayah Thailand melalui operasi lebih dari 250 drone (UAV) yang dilaporkan terbang di kawasan perbatasan pada Minggu malam. Menurut Thailand, aktivitas drone tersebut merupakan tindakan provokatif yang secara langsung melanggar klausul gencatan senjata yang telah disepakati bersama.

Dalam pernyataan resmi, tentara Thailand menyebut penerbangan massal drone tersebut sebagai “pelanggaran langkah‑langkah yang dirancang untuk menurunkan ketegangan.” Mereka menilai bahwa insiden itu menunjukkan niat bermusuhan dari pihak Kamboja, yang berpotensi menggagalkan upaya membuka lembaran baru perdamaian.

Sementara itu, dari sisi Phnom Penh, kantor Menteri Luar Negeri Kamboja menggambarkan kejadian tersebut sebagai “perbedaan persepsi terkait aktivitas drone di sepanjang garis perbatasan” yang sedang diperiksa kedua belah pihak. Kamboja menyatakan kesediaannya untuk menyelidiki insiden itu demi menghindari salah paham lebih jauh, tetapi menolak keras anggapan bahwa mereka sengaja melanggar gencatan senjata.

Tuduhan pelanggaran yang terjadi begitu cepat setelah penandatanganan gencatan senjata ini menimbulkan keraguan besar terhadap kelangsungan perdamaian di wilayah yang telah lama menjadi kawasan konflik antara dua negara ASEAN ini. Bangkok bahkan menyatakan bahwa mereka mungkin menunda keputusan untuk membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli lalu, meskipun pembebasan itu awalnya dijanjikan sebagai bagian dari implementasi perjanjian damai jika gencatan senjata benar‑benar berlanjut selama 72 jam.

Secara historis, hubungan antara Thailand dan Kamboja sering kali diwarnai sengketa perbatasan yang berakar jauh ke masa kolonial. Bagian perbatasan sepanjang ratusan kilometer antara kedua negara itu menjadi titik ketegangan yang berkepanjangan, terutama karena klaim atas situs sejarah kuno dan batas wilayah yang belum sepenuhnya disepakati. Konflik bersenjata yang sering meletus ini juga telah menimbulkan banyak korban sipil dan dampak sosial ekonomi yang luas di daerah terdampak.

Perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada Sabtu lalu merupakan upaya terbaru untuk menghentikan permusuhan setelah beberapa kali upaya damai sebelumnya gagal bertahan. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai pihak internasional, termasuk negara tetangga dan organisasi regional, telah mendorong negosiasi intensif demi mencegah konflik yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.

Dengan tuduhan terbaru dari Thailand dan tanggapan Kamboja yang mencoba meredakan ketegangan, masa depan implementasi gencatan senjata ini tampak tidak pasti. Para analis menyatakan bahwa kedua negara perlu segera membangun kembali kepercayaan melalui dialog intensif dan mekanisme pemantauan independen agar eskalasi lebih lanjut dapat dihindari. Jika tidak, ketidakstabilan di perbatasan bisa kembali memicu konflik yang jauh lebih luas dan berdampak pada keamanan regional.