Insentif BEV Terancam Disetop, Ini Tiga Skenario Industri Otomotif Indonesia 2026
Jakarta, Indonesia — Industri otomotif nasional diprediksi menghadapi tantangan besar di tahun 2026 setelah rencana penghentian insentif untuk kendaraan listrik jenis battery electric vehicle (BEV) mulai menjadi fokus kebijakan pemerintah. Ketidakpastian ini memunculkan beberapa skenario yang diperkirakan akan memengaruhi dinamika pasar, harga jual kendaraan listrik, serta keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kemampuan daya beli konsumen Indonesia.
Pakar ekonomi yang menjadi narasumber dalam Dialog Industri Otomotif Nasional di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 menjelaskan bahwa industri saat ini tengah berada di persimpangan antara transisi menuju elektrifikasi dan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Kondisi ini menimbulkan tiga skenario utama yang harus menjadi perhatian pelaku industri, regulator, dan konsumen.
Skema Insentif BEV yang Akan Berakhir
Insentif fiskal untuk kendaraan listrik, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) dan pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik impor, merupakan bagian dari kebijakan yang telah diterapkan selama beberapa waktu untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Namun, banyak program tersebut diperkirakan akan berakhir pada 31 Desember 2025, meninggalkan peluang besar bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan mobil listrik nasional.
Meskipun sebagian bentuk insentif lain seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan tertentu mungkin tetap berlaku, hilangnya insentif utama akan berdampak luas pada harga jual kendaraan listrik, terutama BEV yang hingga kini masih bergantung pada dukungan fiskal agar lebih kompetitif dibanding kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.
Pakar ekonomi yang hadir dalam diskusi bersama pelaku industri menilai bahwa pemerintah tengah menghadapi dilema antara keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan untuk mempertahankan momentum transisi industri menuju kendaraan listrik. Tekanan fiskal membuat insentif besar menjadi beban, tetapi penghentian penuh tanpa adanya kebijakan pengganti diyakini dapat membuat harga mobil listrik tidak lagi menarik di pasar domestik yang sedang mengalami tekanan daya beli.
Skenario Pertama: Penghentian Seluruh Insentif Tanpa Perpanjangan
Skenario pertama yang dibahas adalah kemungkinan pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh atau sebagian besar insentif kendaraan listrik di 2026 secara penuh tanpa skema pengganti yang jelas. Dalam skenario ini, pembebasan PPn DTP dan bea masuk untuk kendaraan listrik impornya akan hilang, sehingga beban pajak seperti PPnBM dan tarif impor akan kembali menjadi normal.
Jika skenario ini terjadi, harga jual BEV diperkirakan akan meningkat signifikan di pasar domestik. Hal ini bisa mengurangi daya tarik konsumen terhadap kendaraan listrik karena daya beli masyarakat Indonesia sendiri menunjukkan tren melemah dalam beberapa tahun terakhir. Data ikut menunjukkan bahwa segmen otomotif secara umum menghadapi stagnasi permintaan, sementara pertumbuhan kelas menengah yang menjadi target pasar utama untuk kendaraan listrik juga mengalami tekanan.
Kenaikan harga ini tidak hanya memengaruhi penjualan BEV tetapi juga memperpanjang waktu bayangan pada target transisi energi otomotif di Indonesia. Industri yang saat ini tengah melakukan investasi besar untuk produksi dan pemasaran kendaraan listrik akan menghadapi tekanan baru dalam menyesuaikan strategi harga dan pemasaran mereka.
Skenario Kedua: Insentif Dikurangi atau Dialihkan Bentuknya
Skenario kedua adalah adanya pengurangan substansial terhadap bentuk insentif fiskal yang saat ini berlaku, tetapi bukan penghentian secara total. Dalam skenario ini, pemerintah dapat memutuskan untuk mempertahankan sebagian insentif tertentu, sambil menghapus atau mengurangi yang lain. Alternatif ini dikaji sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan fiskal negara dan kebutuhan industri otomotif untuk tetap tumbuh.
Model ini mencakup kemungkinan insentif yang ditetapkan secara selektif kepada kendaraan listrik yang diproduksi secara lokal atau memenuhi persyaratan tingkat konten lokal tertentu. Kebijakan semacam ini akan mendorong investasi dalam pembuatan komponen lokal serta merangsang produksi domestik, sekaligus menjaga kepentingan konsumen melalui dukungan harga yang tetap kompetitif.
Pakar menyarankan bahwa insentif yang bersifat kondisional bukan hanya kepada pembelian kendaraan listrik saja, tetapi juga dapat berkaitan dengan kebutuhan supplier lokal, penggunaan teknologi baterai tertentu, atau pencapaian target produksi domestik yang lebih tinggi. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan industri BEV sekaligus menguatkan rantai pasok lokal agar lebih mandiri.
Skenario Ketiga: Kebijakan Insentif Baru yang Lebih Terfokus
Skenario ketiga yang dianggap lebih adaptif adalah pengenalan skema insentif baru yang jauh lebih terfokus. Daripada pemberian insentif fiskal besar umum, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan yang membangun ekosistem kendaraan listrik secara komprehensif dengan tujuan jangka panjang.
Dalam model ini, selain insentif fiskal, pemerintah akan mendorong kebijakan non-fiskal seperti percepatan regulasi untuk infrastruktur pengisian daya, penyederhanaan prosedur perizinan, pengembangan standar baterai, dan dukungan terhadap investasi fasilitas produksi komponen kendaraan listrik. Menurut analis, policy mix semacam ini seringkali memiliki dampak yang lebih kuat dalam jangka panjang karena menciptakan struktur pasar yang lebih stabil tanpa terlalu bergantung pada insentif semata.
Perubahan ini mengikuti tren global di mana negara-negara maju mulai mengalihkan perhatian dari subsidi besar menuju kebijakan yang menciptakan daya tarik investasi dan pengembangan industri secara berkelanjutan. Indonesia dengan posisinya sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia memiliki keuntungan strategis dalam hal pengembangan baterai kendaraan listrik, sehingga kebijakan yang memfokuskan pada penguatan industri hilir dan rantai pasok dapat menjadi prioritas.
Dampak dan Tantangan di Pasar Otomotif Nasional
Konsekuensi dari perubahan insentif atau pemutusan skema dukungan fiskal akan terasa di berbagai segmen otomotif. Penjualan kendaraan listrik yang sempat menunjukkan pertumbuhan signifikan di akhir 2025, terutama di segmen BEV, dapat mengalami pelambatan jika harga kembali normal tanpa dukungan pajak. Data penjualan menunjukkan lonjakan pembelian kendaraan listrik menjelang akhir tahun 2025 yang dipicu oleh ekspektasi berakhirnya insentif fiskal.
Salah satu risiko utama adalah bahwa konsumen, terutama kelas menengah yang paling terpukul oleh pelemahan daya beli, bisa menunda pembelian atau beralih ke kendaraan konvensional yang lebih familiar meskipun lebih boros bahan bakar. Hal ini justru dapat memperlambat target transisi energi dan pengurangan emisi dari sektor transportasi nasional.
Industri juga memperingatkan bahwa tanpa insentif yang memadai, investasi di sektor kendaraan listrik bisa melambat atau dialihkan ke negara lain yang menawarkan dukungan fiskal dan struktural lebih kuat. Hal ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur otomotif, investasi asing langsung, serta multiplier effect ekonomi yang berkaitan dengan industri ini.
Peluang Strategis untuk Industri dan Pemerintah
Meski skenario yang paling konservatif memprediksi tantangan, ada peluang strategis yang dapat dimanfaatkan jika pemerintah, produsen, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama. Ini termasuk pemanfaatan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik regional karena ketersediaan bahan baku seperti nikel, serta potensi untuk mengembangkan hub ecosystem kendaraan listrik yang mencakup produksi baterai dan komponen penting lainnya.
Selain itu, pengembangan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan fokus pada edukasi konsumen dapat membantu memperluas pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia bahkan tanpa insentif besar. Program promosi berkelanjutan, kerja sama dengan pelaku industri teknologi, dan perbaikan infrastruktur pengisian daya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mempercepat adopsi.
Kesimpulan: Ketidakpastian Kebijakan dan Strategi Ke Depan
Pengakhiran insentif BEV di Indonesia pada 2026 membuka babak baru bagi industri otomotif nasional. Ketidakpastian kebijakan fiskal ini memunculkan tiga skenario strategis: penghentian insentif secara penuh, pengurangan atau realokasi insentif, dan pembentukan kebijakan baru yang lebih terfokus pada pembangunan ekosistem kendaraan listrik.
Masing-masing skenario memiliki implikasi yang berbeda bagi pelaku industri, konsumen, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah dihadapkan pada tugas besar untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab fiskal dan dorongan transformasi energi yang berkelanjutan, sementara industri harus merumuskan strategi adaptif guna menghadapi era baru tanpa dukungan insentif semata.
