Menlu AS Soroti PBB yang Nyaris Tak Berperan dalam Penyelesaian Konflik, Ini Penjelasan Lengkapnya
Jakarta, 15 Februari 2026 — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken secara terbuka mengkritik peran Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik global, terutama yang berkaitan dengan perang di Timur Tengah. Blinken menyatakan bahwa lembaga internasional itu “nyaris tidak berperan” dalam menyelesaikan konflik paling krusial belakangan ini, dan menekankan bahwa dunia membutuhkan mekanisme yang lebih efektif untuk mempertahankan perdamaian. Pernyataan tersebut muncul di tengah eskalasi geopolitik dan diskusi panjang mengenai efektivitas multilateralisme di era modern.
Dalam pidato yang disampaikan Blinken di sebuah forum kebijakan luar negeri, ia menguraikan kerangka pemikiran Amerika Serikat mengenai hubungan antara diplomasi tradisional, kegagalan institusi multilateral, dan tanggung jawab negara-negara besar dalam menanggapi krisis yang semakin kompleks. Kritik ini memicu reaksi dari berbagai pihak, baik yang mendukung reformasi PBB, maupun yang menilai pernyataan Menlu AS sebagai bentuk tekanan politik baru terhadap mekanisme internasional.
Sorotan Blinken terhadap PBB
Dalam pidatonya, Menlu Blinken menyoroti bahwa PBB, sebagai organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II, menghadapi kesulitan besar dalam menjalankan peran utama yang dibebankan kepadanya: mencegah konflik dan memelihara perdamaian dunia. Ia mengatakan bahwa memang ada banyak upaya baik dari PBB melalui Dewan Keamanan, Sekretariat Utama, dan badan-badan terkait seperti UNDP dan UNHCR, tetapi hasilnya sering tidak memadai.
“Terlepas dari niat baik dan kerja keras banyak individu di PBB, kenyataannya adalah bahwa kita masih melihat perang berkepanjangan dan konflik yang tidak terselesaikan. Peran PBB dalam beberapa krisis besar belakangan ini nyaris tidak terlihat,” ujar Blinken dalam pidatonya, yang kemudian dipublikasikan dalam siaran pers Departemen Luar Negeri AS.
Ia menambahkan bahwa konflik yang melibatkan kekuatan besar atau kepentingan nasional yang saling bertentangan sering berakhir pada kebuntuan diplomatik. Akibatnya, warga sipil yang paling menderita karena tidak adanya jalur penyelesaian damai yang efektif.
Kasus Konflik yang Disoroti
Blinken secara khusus menyebut beberapa konflik global yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, termasuk konflik di Timur Tengah, yang mencakup konflik Israel–Palestina, perang di Yaman, serta ketegangan antara Iran dan sekutu-sekutunya. Menurutnya, meskipun PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi dan upaya mediasi, langkah-langkah tersebut seringkali tertahan oleh veto di Dewan Keamanan atau kontradiksi kepentingan negara-negara anggota tetap.
Ia menyatakan bahwa ketidakmampuan PBB mengatasi konflik ini secara efektif mencerminkan perlunya reformasi kelembagaan dan pendekatan yang lebih dinamis terhadap krisis global. Blinken menekankan bahwa kemenangan diplomasi tidak hanya diukur dari resolusi formal, tetapi dari dampak nyata bagi rakyat yang terkena dampak konflik.
Mengapa Kritik Ini Bermakna?
Pernyataan Menlu AS mendapat sorotan luas karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto — kekuatan yang sering menjadi sumber kontroversi dalam perumusan resolusi PBB. Kritik Blinken menunjukkan bahwa bahkan aktor utama di dalam sistem internasional kini melihat keterbatasan lembaga multilateral.
Lebih jauh, pernyataan ini muncul di saat dunia sedang menghadapi berbagai gejolak baru seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan ancaman terorisme internasional. Dalam banyak kasus, konflik tidak lagi sekadar perang antara dua negara, melainkan melibatkan aktor nonnegara dan isu lintas batas yang kompleks, sehingga struktur PBB yang dibentuk pada abad 20 dianggap perlu adaptasi untuk menghadapi abad 21.
Reaksi Dalam Negeri dan Internasional
Para pihak di dalam negeri Amerika Serikat memiliki pandangan yang beragam terhadap kritik Blinken. Beberapa senator dari partai yang sama dengan pemerintahan menyatakan bahwa kritik tersebut penting untuk menegaskan komitmen AS terhadap kebutuhan reformasi global. Mereka menilai bahwa PBB harus lebih responsif dan akuntabel dalam menangani konflik besar.
Namun, ada pula kritik yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut dapat memperlemah posisi PBB sebagai forum diplomasi utama dunia. Beberapa pengamat internasional berpandangan bahwa alih-alih menggugat peran PBB, lebih baik memfokuskan upaya pada kerja sama antara negara besar untuk mendukung resolusi damai dalam konflik.
Beberapa pemerintah negara lain juga bereaksi terhadap komentar tersebut, terutama negara-negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang menilai bahwa kritik Blinken memberi tekanan bahwa perubahan signifikan diperlukan agar PBB tetap relevan. Sementara itu, sebagian negara anggota tetap menegaskan dukungan terhadap peran PBB, meskipun sepakat bahwa perlu ada peningkatan efisiensi dalam penyelesaian krisis.
Kinerja PBB dalam Resolusi Konflik Global
Sejak akhir Perang Dunia II, PBB telah terlibat dalam berbagai misi penjaga perdamaian, mediasi konflik, serta bantuan kemanusiaan. Namun efektivitas organisasi ini sering dipertanyakan terutama ketika konflik melibatkan kekuatan besar atau ketika Dewan Keamanan terpolarisasi oleh kepentingan geopolitik negara-negara anggota tetapnya.
Misalnya, dalam konflik Israel–Palestina, PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai status Yerusalem, pemukiman, dan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, resolusi tersebut sering tidak dapat diterapkan secara efektif karena kurangnya mekanisme penegakan.
Begitu pula dalam konflik lainnya seperti di Yaman dan Suriah, meskipun ada upaya mediasi dan bantuan PBB, kedua konflik tersebut berlanjut dengan dampak kemanusiaan yang berat. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi lembaga multilateral dalam menjalankan mandat perdamaian dunia.
Beberapa Faktor Penyebab Keterbatasan Peran PBB
1. Hak Veto Dewan Keamanan
Empat negara anggota Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Rusia, China, dan Inggris serta Prancis—memiliki hak veto, yang memungkinkan satu negara menolak resolusi meskipun mayoritas anggota mendukungnya. Hal ini sering menjadi hambatan dalam respon terhadap konflik yang sensitif secara geopolitik.
2. Perbedaan Kepentingan Nasional
Kebijakan luar negeri negara-negara besar sering dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka sendiri, yang tidak selalu selaras dengan konsensus internasional. Ini turut membatasi kemampuan PBB untuk melakukan tindakan kolektif yang efektif.
3. Kompleksitas Konflik Modern
Konflik di abad ke-21 sering kali melibatkan aktor nonnegara, perang proxy, dan isu lintas batas seperti terorisme atau siber. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan cepat, sementara struktur PBB cenderung lambat dan birokratis.
Upaya Reformasi dan Alternatif Diplomasi
Blinken sendiri menegaskan bahwa meskipun PBB memiliki keterbatasan, organisasi ini tetap penting sebagai forum multilateral paling inklusif di dunia. Ia menyerukan reformasi internal dan peningkatan kerja sama antara negara anggota untuk menghadapi tantangan global bersama.
Pendekatan alternatif yang ia usulkan termasuk kerja sama lintas regional, kompromi diplomatik yang lebih kuat antara negara besar, dan pembentukan mekanisme baru yang dapat mendukung PBB untuk bertindak lebih efektif.
Blinken juga menekankan perlunya memperkuat mekanisme hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan, serta menyokong dialog antara pihak konflik untuk mencapai perdamaian jangka panjang.
Pandangan Akademisi dan Pengamat Internasional
Beberapa akademisi hubungan internasional menyatakan bahwa kritik terhadap PBB bukan hal baru, tetapi wacana reformasi sudah lama muncul sejak beberapa dekade lalu. Mereka menilai bahwa PBB tetap relevan sebagai forum diplomasi, namun perlu adaptasi terhadap dinamika geopolitik yang berubah cepat.
Sementara itu, pengamat lain menyoroti bahwa kritik dari Menlu AS menunjukkan fakta bahwa negara besar tidak sepenuhnya puas dengan struktur multilateral yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah diplomasi global di masa depan, terutama apakah akan menguatkan kerangka PBB atau mendorong mekanisme regional lainnya.
Kesimpulan
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, secara terbuka menyoroti bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) “nyaris tidak berperan” dalam menyelesaikan konflik global yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan konflik Timur Tengah. Kritik ini mencerminkan rasa frustrasi terhadap lambatnya respon multilateral dalam menghadapi perang yang terus berlangsung.
Blinken menyerukan perlunya reformasi internal PBB, kerja sama yang lebih kuat antarnegara, dan mekanisme tambahan yang dapat mendukung penyelesaian konflik serta memperkuat perdamaian dunia. Meskipun kritik tersebut menimbulkan beragam reaksi internasional, pernyataan ini membuka ruang diskusi intens tentang efektivitas dan relevansi lembaga internasional di tengah dinamika geopolitik abad ke-21.
