Gelombang Aksi Santri Geruduk Rumah Ridwan Kamil-Atalia di Bandung, Ini Tuntutannya

Bandung, Jawa Barat — Puluhan santri dari Forum Santri Nusantara menggelar unjuk rasa di depan kediaman Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan istrinya, Atalia Praratya, yang terletak di kawasan Ciumbuleuit Bandung. Aksi ini dipicu oleh kontroversi pernyataan Atalia mengenai pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny. Unjuk rasa berlangsung pada Selasa (14 Oktober 2025).

Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadilah, menyatakan bahwa forum mereka mengecam keras pernyataan Atalia yang meminta agar penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk renovasi atau pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny dikaji ulang, bahkan bila ditemukan unsur pelanggaran pidana agar izin pondok pesantren dicabut.

“Yang kami protes adalah pernyataan beliau seolah-olah menolak bahwa APBN bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Al Khoziny, dan melempar opini bahwa jika ada pelanggaran berat maka izin pesantren dapat dicabut,” ujar Riki dari hadapan massa aksi.

Massa juga menyebut bahwa pernyataan publik tersebut menciptakan citra negatif terhadap lembaga pesantren dan umat Islam secara umum. Oleh sebab itu, mereka menuntut klarifikasi, permohonan maaf terbuka, serta agar Atalia Praratya dipecat dari DPR RI bila terus mempertahankan sikapnya.

---

Tuntutan & Sorotan Forum Santri

Berikut beberapa tuntutan dan sorotan yang disampaikan para santri dalam aksi:

1. Klarifikasi & Permintaan Maaf Terbuka
   Mereka menuntut agar Atalia memberikan klarifikasi resmi mengenai pernyataannya serta menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia.
2. Pemecatan dari DPR RI
   Forum Santri Nusantara meminta Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar mencopot Atalia dari kursi DPR karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan dan berkontradiksi dengan prinsip keadilan sosial dan konstitusi.
3. Kebijakan Nasional Perlindungan Pesantren
   Massa juga mendesak agar Komisi VIII DPR RI merumuskan kebijakan nasional yang melindungi keselamatan pesantren. Kebijakan itu diharapkan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB agar tragedi di masa lalu tidak terulang.
4. Hak Korban Tragedi Al Khoziny
   Forum juga meminta agar hak korban tragedi (Al Khoziny) dipenuhi, termasuk pemberian santunan, bantuan medis dan psikososial, serta beasiswa penuh bagi santri yatim piatu akibat kejadian tersebut.

---

Latar Belakang Kontroversi & Konflik

Pusat kontroversi adalah ucapannya sebagai Anggota DPR RI, di mana Atalia Praratya menyatakan agar pembangunan atau penggunaan APBN untuk Al Khoziny dikaji ulang. Jika ditemukan unsur pelanggaran, menurutnya izin operasional pesantren bisa dicabut. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari komunitas pesantren dan santri, karena dianggap melecehkan institusi pesantren.

Seiring reaksi publik, lahirlah aksi geruduk rumah Ridwan Kamil-Atalia sebagai bentuk protes visual yang menyuarakan aspirasi para santri agar sikap dan pernyataan Atalia dievaluasi dan dikoreksi.

---

Dinamika & Dampak Publik

Aksi semacam ini mencerminkan hubungan kompleks antara institusi publik, opini publik, dan sensitivitas agama/pesantren di Indonesia. Beberapa hal yang tampak dalam dinamika ini:

• Kekuatan simbolik kediaman publik
  Menggeruduk rumah pribadi pejabat berfungsi sebagai simbol bahwa masyarakat menaruh harapan agar tindakan mereka tidak hanya politis, tetapi juga moral dan simbolik.
• Tekanan terhadap wakil rakyat
  Seorang anggota DPR yang jatuh dalam kontroversi publik karena pernyataan sensitif mengenai agama atau lembaga keagamaan bisa segera menjadi target mobilisasi massa.
• Narasi pesantren & opini publik
  Karena pesantren memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, pernyataan yang dinilai meremehkan atau menjatuhkan institusi tersebut cepat memicu reaksi besar dari komunitas.
• Masalah akuntabilitas pejabat publik
  Aksi seperti ini juga menuntut agar pejabat publik, khususnya yang membicara dalam ranah agama atau kebijakan keagamaan, memiliki daya pertanggungjawaban lebih tinggi.

---

Tantangan & Pertimbangan Pemerintah

Menghadapi aksi ini, pemerintah daerah, DPR, dan institusi politik harus mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Dialog Terbuka & Mediasi
   Terbukanya jalur komunikasi antara pihak Atalia / pemerintah dengan komunitas pesantren dan santri agar situasi tidak memanas, serta saling memahami posisi masing-masing.
2. Evaluasi Pernyataan Publik Pejabat
   Perlu ada mekanisme internal partai atau DPR untuk mengevaluasi pernyataan publik para anggota, khususnya pada isu sensitif seperti agama dan pesantren.
3. Penyeimbangan Kebijakan & Perlindungan Pesantren
   Meskipun pengawasan terhadap penggunaan dana publik penting, cara penyampaian dan pendekatannya harus menjaga martabat pesantren agar tidak dianggap merendahkan.
4. Perlindungan Korban & Keadilan Restoratif
   Dalam tragedi masa lalu yang disebut (Al Khoziny), penanganan korban — medis, psikososial, beasiswa — harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat kembali pulih.