Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Gantikan Thomas Djiwandono
**JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan yang juga Presiden RI **Prabowo Subianto secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Kamis, 5 Februari 2026 di Istana Negara, Jakarta. Upacara ini menandai dimulainya peran baru Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Setelah pengambilan sumpah jabatan, Prabowo memandu langsung Juda Agung mengucapkan janji tugasnya sebagai Wamenkeu untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Dalam pidato pengambilan sumpah, Juda menyatakan akan melaksanakan tanggung jawab jabatan dengan penuh integritas, menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta berupaya memperkuat koordinasi antar lembaga di bidang fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Perubahan Struktur di Keuangan dan Bank Indonesia
Posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono kini resmi diisi oleh Juda Agung. Sementara itu, Thomas menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, posisi yang sebelumnya dipegang oleh Juda. Pergantian ini mencerminkan rotasi kepemimpinan strategis antara sektor fiskal dan moneter di pemerintahan dan bank sentral.
Sekretaris Kementerian Keuangan, bersama pejabat tinggi negara, hadir dalam upacara pelantikan tersebut. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pejabat kabinet lainnya, serta tokoh lintas sektor pemerintahan.
Rekam Jejak Juda Agung
Juda Agung merupakan ekonom dengan pengalaman panjang di sektor keuangan dan perbankan. Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, dan memulai pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB), mengambil jurusan Teknologi Industri Pertanian pada 1987. Ia kemudian meraih gelar Master di bidang Money, Banking and Finance dari University of Birmingham pada 1995 dan Ph.D. di bidang Ekonomi pada 1999.
Karier profesionalnya berkembang pesat. Sebelum menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 6 Januari 2022, judah menduduki sejumlah jabatan strategis di BI, termasuk Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) serta Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Ia juga pernah menjabat sebagai Executive Director di International Monetary Fund (IMF) dari 2017 hingga 2019.
Dengan latar belakang tersebut, pemerintah menilai Juda memiliki kombinasi pengalaman luas di bidang fiskal dan moneter, sehingga mampu menjalankan fungsi Wakil Menteri Keuangan dengan efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.
Tanggapan Pejabat dan Publik
Menanggapi pelantikan ini, sebagian pejabat negara menyatakan bahwa pengisian posisi Wakil Menteri Keuangan telah melalui pertimbangan matang, dan bukan sekadar pertukaran jabatan biasa. Mereka menegaskan bahwa pengalaman panjang Juda di sektor keuangan menjadi nilai tambah dalam membantu Menteri Keuangan menyusun kebijakan fiskal yang stabil, seiring perubahan global yang tidak mudah diprediksi.
Pernyataan resmi juga menyampaikan bahwa penunjukan ini tidak bersifat mendadak. Juda sempat mengatakan kepada media bahwa persiapan untuk tugas barunya telah berlangsung jauh hari sebelum pelantikan, sehingga transisi jabatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu operasional pemerintah dan kebijakan fiskal negara.
Tantangan Kebijakan Keuangan RI
Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung akan menghadapi berbagai tantangan besar, seperti menjaga keseimbangan anggaran negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memaksimalkan peran koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam konteks global, ia juga akan memperkuat hubungan internasional di sektor keuangan, termasuk kerjasama dengan lembaga seperti IMF dan organisasi internasional lainnya.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola fiskal dan moneter melalui pergantian kepemimpinan yang berbasis kapasitas dan pengalaman. Fokus utama ke depan mencakup stabilitas inflasi, efisiensi belanja negara, serta dorongan investasi yang berkelanjutan.
