SUV untuk DPR Timor Leste Bikin Rakyat Marah, Ini Alasannya
Rencana pemerintah Timor Leste untuk menyediakan SUV mewah bagi anggota DPR menuai gelombang protes dari rakyat. Kebijakan ini dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kesulitan pasca-pandemi dan krisis global.
Rencana Pengadaan SUV
Menurut laporan media setempat, pemerintah Timor Leste tengah menyiapkan puluhan unit SUV khusus untuk operasional para anggota DPR. Mobil ini kabarnya memiliki spesifikasi premium, dengan harga per unit yang cukup fantastis.
Namun, wacana ini langsung memicu kemarahan publik karena dianggap pemborosan anggaran negara.
“Rakyat masih susah mencari makan, tapi para pejabat justru memikirkan mobil baru. Ini benar-benar menyakitkan hati,” ujar seorang warga Dili dalam wawancara lokal.
Kritik dari Masyarakat
Gelombang kritik datang dari berbagai kalangan:
- Aktivis mahasiswa menyebut langkah ini bentuk ketidakadilan sosial.
- LSM lokal menilai pengadaan mobil dinas tidak sejalan dengan prioritas pembangunan.
- Masyarakat umum menilai dana itu lebih baik dialokasikan untuk infrastruktur dasar, pendidikan, atau kesehatan.
Situasi Ekonomi Timor Leste
Timor Leste masih menghadapi tantangan ekonomi serius. Tingkat pengangguran tinggi, akses layanan kesehatan terbatas, dan pembangunan infrastruktur belum merata.
Dalam kondisi seperti ini, rencana pengadaan SUV justru dianggap sebagai simbol kesenjangan antara elite politik dan rakyat.
Pemerintah Diminta Transparan
Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk lebih transparan soal anggaran pengadaan SUV tersebut. Mereka meminta DPR meninjau ulang kebijakan ini agar tidak semakin memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya.
“Kalau DPR memang mewakili rakyat, harusnya mendengar suara rakyat, bukan memikirkan kenyamanan pribadi,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Politik & Isu Sosial
Baca berita politik dan isu sosial terkini hanya di kilasanberita.id.
Penutup
Kontroversi SUV DPR Timor Leste memperlihatkan bagaimana kebijakan elit sering kali bertolak belakang dengan kebutuhan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, keputusan semacam ini hanya akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.
Apakah DPR Timor Leste akan tetap melanjutkan rencana ini, atau justru membatalkannya demi mendengar suara rakyat?
Ikuti update selengkapnya hanya di kilasanberita.id.
