DPR Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Rupiah Menguat Pasar Respon Positif
Jakarta, Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI resmi menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan posisi yang ditinggalkan Juda Agung, yang mundur dari jabatan tersebut. Penetapan itu terjadi dalam rapat internal Komisi XI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026.
Keputusan itu muncul setelah DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap beberapa calon Deputi Gubernur BI, termasuk Djiwandono serta dua kandidat lain dari internal BI. Komisi XI akhirnya memilih Djiwandono secara mufakat dan mengusulkan hasil ini untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 27 Januari 2026.
Respon DPR dan Pasar Keuangan
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa pemilihan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menunjukkan kesepakatan semua fraksi di DPR. Menurutnya, penunjukan itu didasari pertimbangan kemampuan profesional dan kebutuhan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Setelah DPR memutuskan pilihan kepada Djiwandono, pasar keuangan bereaksi positif. Nilai tukar rupiah menguat pada penutupan perdagangan Senin, 26 Januari 2026, ke kisaran Rp16.782 per dolar AS, naik sekitar 0,23 persen dari level sebelumnya. DPR pun mengaitkan pergerakan ini dengan keputusan Komisi XI memilih Djiwandono, yang dianggap memberi keyakinan investor terhadap stabilitas perekonomian nasional.
Misbakhun menyampaikan pesan khusus kepada Deputi Gubernur BI terpilih agar fokus memperkuat nilai tukar rupiah dan mendorong kebijakan Bank Indonesia yang konsisten dengan stabilitas moneter. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut memberi sinyal positif kepada pelaku pasar.
Profil Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998. Djiwandono menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat.
Thomas juga dikenal memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto melalui ibunya, yang merupakan kakak kandung Prabowo. Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI, Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II, serta memiliki pengalaman di sektor fiskal dan kebijakan publik.
Proses Fit & Proper Test dan Penilaian DPR
Komisi XI DPR RI melakukan fit and proper test terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI, termasuk Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro, sebelum akhirnya memilih Djiwandono. Ketua Komisi XI menyatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan mempertimbangkan kebutuhan kebijakan ekonomi saat ini.
Misbakhun menegaskan bahwa struktur Bank Indonesia bersifat kolektif kolegial, di mana kebijakan moneter dan pengambilan keputusan tidak tergantung pada satu individu saja, melainkan pada dewan gubernur secara keseluruhan. Hal ini untuk menegaskan bahwa penunjukan Djiwandono tidak akan melemahkan independensi BI.
Dampak Keputusan Terhadap Rupiah dan Pasar
Penguatan rupiah ke posisi sekitar Rp16.700-an terhadap dolar AS setelah penetapan Djiwandono dipandang sebagai respons awal pasar terhadap stabilitas kebijakan. Penguatan ini juga terjadi seiring optimisme pelaku pasar bahwa DPR dan BI akan menjaga koordinasi kebijakan yang seimbang antara fiskal dan moneter.
Sebelumnya, beberapa laporan dan analisis menunjukkan bahwa pasar sempat mengalami tekanan saat berita terkait calon Deputi Gubernur BI sempat memicu kekhawatiran akan independensi Bank Indonesia. Namun, respons pasar setelah DPR menetapkan pilihan menunjukkan sentimen positif dari investor terhadap kepastian kebijakan.
Kesimpulan
Dengan keputusan Komisi XI DPR RI menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, pasar merespons positif melalui penguatan nilai tukar rupiah. Penetapan ini terjadi melalui proses fit and proper test dan keputusan musyawarah mufakat di DPR. Djiwandono akan menggantikan posisi Deputi Gubernur BI yang kosong dan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
