Kadin Soroti Upah Minimum Indonesia Lebih Tinggi dari Vietnam dan Kamboja
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti tingginya upah minimum di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja. Perbandingan ini menjadi perhatian serius karena dinilai memengaruhi daya saing industri nasional, khususnya sektor padat karya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Subchan Gatot, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tingkat upah minimum yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua negara tersebut. Ia mengungkapkan bahwa upah minimum tertinggi di Indonesia mencapai sekitar 333 dolar AS atau setara Rp5,7 juta per bulan.
Sementara itu, Vietnam menetapkan upah minimum sekitar 204 dolar AS per bulan, sedangkan Kamboja berada di kisaran 210 dolar AS. Perbedaan ini menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja di Indonesia tergolong lebih mahal dibandingkan negara pesaing di kawasan Asia Tenggara.
Namun, persoalan tidak berhenti pada besaran upah minimum saja. Subchan menilai bahwa terdapat ketimpangan antara upah minimum dan kemampuan riil perusahaan dalam membayar tenaga kerja. Di Indonesia, rata-rata kemampuan industri hanya berada di kisaran 188 dolar AS per bulan, jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku.
Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan, khususnya di sektor padat karya, kesulitan memenuhi ketentuan upah minimum. Akibatnya, sejumlah pelaku usaha memilih melakukan efisiensi atau bahkan merelokasi usahanya ke negara lain yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah.
Sebaliknya, situasi di Vietnam dan Kamboja menunjukkan pola yang berbeda. Di kedua negara tersebut, upah riil pekerja justru berada di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mencerminkan keseimbangan yang lebih baik antara kebijakan upah dan kemampuan dunia usaha.
Kadin menilai perbedaan struktur biaya tenaga kerja ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong relokasi industri dari Indonesia ke negara lain di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren perpindahan pabrik ke Vietnam dan Kamboja semakin terlihat, terutama di sektor manufaktur.
Selain upah, Kadin juga menyoroti tingginya beban pesangon di Indonesia. Dalam sistem yang berlaku, perusahaan wajib memberikan pesangon sebesar satu bulan gaji untuk setiap tahun masa kerja. Sementara itu, Vietnam hanya menetapkan sekitar setengah bulan gaji, dan Kamboja bahkan lebih rendah, yakni sekitar 15 hari gaji.
Perbedaan kebijakan ini membuat biaya tenaga kerja di Indonesia semakin tinggi secara keseluruhan. Hal tersebut berdampak langsung pada keputusan investasi, di mana investor cenderung memilih negara dengan biaya produksi yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia memang menunjukkan pertumbuhan sekitar 3,75 persen secara tahunan. Namun, peningkatan ini dinilai belum cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya tenaga kerja dan tekanan persaingan global.
Kadin juga menyoroti tantangan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan. Diperkirakan puluhan juta pekerja di Indonesia membutuhkan pelatihan ulang atau reskilling agar dapat memenuhi kebutuhan industri modern.
Situasi ini mendorong perlunya evaluasi kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Kadin menilai pemerintah perlu merumuskan kebijakan upah yang lebih realistis dan selaras dengan kondisi dunia usaha, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pekerja.
Dengan pendekatan yang lebih seimbang, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus menarik kembali minat investasi. Jika tidak, tren relokasi industri ke negara tetangga berpotensi terus berlanjut dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
