KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Semarang, Pemeriksaan Dilanjutkan
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) dini hari tadi di Semarang, Jawa Tengah. OTT ini dilakukan tim KPK di kawasan Jawa Tengah dan mengamankan Fadia bersama dua orang lainnya yang merupakan orang kepercayaannya serta ajudan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Fadia Arafiq serta dua orang yang bersamanya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pagi ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiganya saat ini berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan apakah akan menetapkan status tersangka atau tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
OTT terhadap Bupati Pekalongan ini merupakan bagian dari serangkaian tangkap tangan yang dijalankan KPK sepanjang tahun 2026. Sampai saat ini KPK belum merinci secara resmi detail perkara yang menjadi dasar OTT tersebut. Namun informasi awal dari penyidik menyebut bahwa penangkapan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pengamanan Barang Bukti dan Penyegelan Ruangan Pemerintahan
Dalam OTT yang dipimpin lembaga antirasuah itu, selain menangkap orang yang diduga terlibat, KPK juga menyita sejumlah barang bukti. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh pihak terkait. Tim penyidik juga mengamankan bukti elektronik yang kini tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, sejumlah ruang di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai disegel oleh KPK. Pantauan media menunjukkan tanda “Dalam Pengawasan KPK” terpasang di pintu kantor Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), serta di beberapa ruang dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Segel KPK juga terlihat di ruang dinas lainnya sebagai bagian dari proses pengamanan bukti.
Jumlah Pihak yang Diamankan Capai Dua Belas Orang
Selain Fadia Arafiq sendiri, KPK juga mengamankan total sebelas orang lainnya dalam operasi ini, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta yang diduga terkait dengan proses pengadaan. Kesebelas orang itu kini juga berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.
Juru bicara KPK menambahkan bahwa mereka akan menentukan status hukum terhadap seluruh pihak yang diamankan setelah melakukan pemeriksaan intensif. Jika memenuhi unsur pidana korupsi, penetapan tersangka bisa dilakukan dan diumumkan dalam konferensi pers resmi lembaga antirasuah.
Sikap Partai dan Pemerintah Daerah
Respons politik muncul dari internal Partai Golongan Karya (Golkar), partai induk politik yang menaungi Fadia Arafiq. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa partainya menghormati proses hukum yang berjalan dan menyayangkan peristiwa tersebut, seraya menegaskan kepada seluruh kader untuk menjaga amanah publik. Golkar juga menyatakan siap memberikan dukungan hukum apabila diperlukan sesuai aturan partai dan hukum yang berlaku.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut angkat suara. Ia menyampaikan keprihatinan atas OTT yang menjerat Bupati Pekalongan dan menekankan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Menurut Luthfi, kejadian seperti ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip good governance yang bersih dan bebas dari praktik yang bisa melanggar hukum.
Proses Hukum dan Waktu Penentuan Status
KPK kini tengah menyiapkan ekspose internal untuk menentukan apakah Fadia Arafiq serta pihak lain akan ditetapkan sebagai tersangka. Rencana penentuan status itu dijadwalkan dilakukan malam ini setelah pemeriksaan dan pengumpulan bukti berlangsung. KPK memiliki batas waktu hukum selama 24 jam sejak penangkapan untuk mengambil keputusan tersebut.
Lembaga antirasuah juga mengimbau pihak-pihak yang terkait dengan proses OTT ini untuk bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan. Ini dinilai penting agar proses penyidikan berjalan efektif dan cepat menemukan fakta hukum yang sesungguhnya.
Kasus ini kembali menunjukkan perhatian KPK yang intens terhadap praktik korupsi di pemerintahan daerah. Penangkapan terhadap kepala daerah seperti Bupati Pekalongan menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan penggunaan kekuasaan dan anggaran publik. Ke depan, keputusan formal terkait status hukum Fadia Arafiq akan menjadi titik penting dalam kelanjutan perkara ini.
