Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dukung Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional
Organisasi Islam besar di Indonesia, Pimpinan Pusat (Muhammadiyah), menyatakan dukungan resmi untuk pengangkatan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis (6/11/2025).
Menurut Dadang Kahmad, Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan karena berbagai jasanya terhadap bangsa—mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional pasca kemerdekaan.
Alasan Utama Dukungan
PP Muhammadiyah menyoroti sejumlah faktor yang membuat Soeharto dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional:
- Peran dalam perjuangan kemerdekaan
Dadang Kahmad menyatakan bahwa Soeharto turut mengambil bagian dalam fase perjuangan, termasuk gerilya dan momen penting seperti “Serangan Umum 1 Maret 1949” yang memperkuat posisi Indonesia dalam kancah diplomasi internasional. - Program pembangunan nasional
Selama masa kepemimpinannya, Soeharto dinilai berhasil melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pencapaian seperti swasembada beras pada 1980‑an dan program Keluarga Berencana (KB) disebut sebagai bukti kontribusi nyata. - Stabilitas politik dan keamana
Struktur pemerintahan dan keamanan nasional yang relatif stabil di era tersebut juga disebut sebagai salah satu hasil dari kepemimpinan Soeharto yang memperkuat posisi negara. Dadang menyebut bahwa penilaian atas jasa harus berdasar pada kondisi bangsa dan negara, tidak hanya pertimbangan politik atau kepentingan sesaat.
Konteks dan Proses Pengusulan
Nama Soeharto termasuk dalam daftar calon tokoh yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional.
Meski demikian, usulan tersebut juga menghadapi kritikan dari beberapa pihak yang menyoroti aspek sejarah, keadilan hak asasi manusia (HAM) serta dimensi kontroversial dari pemerintahan Soeharto. Namun PP Muhammadiyah menekankan pentingnya melihat jasa seorang tokoh secara objektif dan terlepas dari perbedaan pandangan politik.
Dampak dan Implikasi
Dukungan dari PP Muhammadiyah memiliki beberapa implikasi:
- Pengaruh moral dan simbolis: Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dukungan Muhammadiyah menambah bobot moral bagi usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
- Dialog sejarah nasional: Pernyataan ini memicu kembali perdebatan publik mengenai tata cara pengusulan pahlawan nasional dan bagaimana sejarah dalam negeri dievaluasi secara komprehensif.
- Pertimbangan kebijakan ke depan: Pemerintah dan komisi terkait akan mempertimbangkan aspek kewajaran, jasa, serta rekam jejak tokoh yang diusulkan, termasuk bagaimana masyarakat menilai masa lalu mereka secara menyeluruh.
Tantangan Penilaian
Meskipun terdapat alasan kuat yang disebutkan oleh Muhammadiyah, beberapa tantangan muncul:
- Penilaian jasa tidak dapat terpisah dari catatan kontroversi dan kritik terhadap masa kepemimpinan.
- Proses pengangkatan pahlawan nasional harus mempertimbangkan elemen sejarah, moral, serta dampak sosial bagi generasi penerus.
- Perlunya komunikasi yang jelas antara semua pihak agar keputusan tidak memicu polarisasi baru di publik.
Penutup
Dukungan resmi dari PP Muhammadiyah terhadap usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menunjukkan bahwa perjuangan pengakuan atas jasa tokoh historis Indonesia masih dalam dinamika yang kompleks. Melalui alasan seperti kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional dan stabilitas negara, Muhammadiyah mengangkat argumentasi bahwa penghargaan semacam ini harus dilihat dari kepentingan bangsa dan negara.
