Presiden Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian di AS, Menjalin Diplomasi Global di Tengah Kompleksitas Isu Internasional

Washington DC, Amerika Serikat — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian / Board of Peace (BoP) pada Kamis, 19 Februari 2026, yang berlangsung di US Institute of Peace di ibu kota Amerika Serikat. Agenda pertemuan tersebut merupakan salah satu puncak diplomasi internasional terpenting yang digelar di tengah perang yang berkepanjangan di Jalur Gaza dan dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut juga menjadi bagian dari kunjungan resmi kerja Indonesia di Washington DC, di mana ia dijadwalkan melakukan sejumlah agenda kenegaraan, termasuk pertemuan bilateral dengan pimpinan Amerika Serikat maupun diskusi dengan tokoh-tokoh internasional di tingkat tinggi.

Dalam momen yang sempat menjadi sorotan publik dan media internasional, Prabowo terlihat duduk di antara perwakilan negara lain, termasuk dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Kazakhstan, menunjukkan posisi Indonesia di barisan pemimpin dunia dalam upaya mencari solusi perdamaian yang lebih luas. Setelan jas serupa yang dikenakan para pemimpin atau perwakilan tersebut mempertegas suasana formal dan simbolis dari forum tersebut.

Sejarah dan Tujuan Dewan Perdamaian

BoP adalah badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump Jr., dengan tujuan menjadi forum multilateral untuk mendukung proses perdamaian global, terutama dalam konteks konflik Gaza dan wilayah sekitarnya. Pembentukan lembaga ini dilakukan secara resmi di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada akhir Januari 2026, di mana Indonesia turut menandatangani piagam pendirian bersama puluhan negara lain.

Pertemuan KTT perdana ini sekaligus menjadi langkah awal operasionalisasi Dewan Perdamaian, di mana para kepala negara dari negara-negara anggota hadir untuk memberikan perspektif, gagasan dan komitmen implementatif terhadap tujuan bersama. Meskipun BoP menuai berbagai tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri, forum ini tetap dipandang sebagai salah satu mekanisme diplomasi yang potensial dalam merespons konflik kemanusiaan berskala besar.

Agenda dan Partisipasi Indonesia di KTT Dewan Perdamaian

Pada sesi KTT BoP di Washington DC, Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya di hadapan forum bersama sejumlah pemimpin negara anggota lainnya. Susunan sesi intervensi forum tersebut menempatkan Indonesia berbicara pada urutan keempat, setelah beberapa negara lain seperti Bahrain, Kazakhstan dan Uzbekistan. Agenda ini menegaskan bahwa posisi Indonesia berada sejajar dalam forum internasional dan bukan sekadar sebagai tamu undangan semata.

Dalam kesempatan itu, para kepala negara dan pemerintahan serta perwakilan pemerintahan dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan upaya perdamaian di Gaza, rekonstruksi wilayah yang terdampak perang, serta perlindungan warga sipil yang berada dalam konflik.

Dalam pernyataan resminya kepada media sebelum pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menggunakan forum internasio­nal ini sebagai wahana advokasi perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan pasca-perang, dan memperjuangkan perdamaian adil berkelanjutan berdasarkan prinsip solusi dua negara seperti yang ditekankan pemerintah Indonesia.

Selain peran diplomatiknya dalam konteks isu Palestina dan Gaza, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat juga dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan AS, termasuk pembahasan isu perdagangan dan perjanjian tarif resiprokal yang dinilai strategis bagi ekonomi nasional Indonesia dan hubungan ekonomi kedua negara.

Respon dan Dukungan Publik terhadap Partisipasi Indonesia

Partisipasi Presiden Prabowo di KTT BoP juga disoroti oleh berbagai pihak di Indonesia. Ada yang memandang langkah tersebut sebagai strategi diplomasi yang tenang namun tegas dalam menghadirkan Indonesia sebagai suara penengah di tengah konflik global, sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah tokoh masyarakat.

Namun demikian, sejumlah politisi dan tokoh bangsa mengingatkan agar peran Indonesia di forum internasional seperti BoP tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang menyokong aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan penghentian penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan. Hal ini menjadi bagian dari diskursus luas di dalam negeri mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan perannya dalam forum internasional.

Makna Diplomatik Kursi Indonesia di Forum Internasional

Momen ketika Presiden Prabowo tampak duduk di antara perwakilan Uni Emirat Arab dan Kazakhstan bukan sekadar detail visual semata, tetapi juga simbol posisi Indonesia di panggung global, di mana negara ini hadir sebagai negara berkembang dengan suara diplomatik kuat dalam mendorong stabilitas dan perdamaian dunia. Ditempatkannya Indonesia dalam barisan kursi tersebut menggambarkan bahwa negara-negara sahabat, termasuk negara-negara Asia Barat dan Asia Tengah lainnya, turut mengambil peran penting dalam arsitektur diplomasi global masa kini.

Indonesia dikenal selama ini menganut prinsip diplomasi bebas dan aktif, yang berarti ikut berperan dalam berbagai forum internasional tanpa terlibat dalam konflik langsung, namun tetap mempengaruhi arah kebijakan global melalui diplomasi yang konstruktif. Perspektif ini menjadi landasan utama Indonesia dalam terlibat di BoP dan forum-forum internasional lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Kesimpulan: Menguatkan Peran Indonesia di Kancah Diplomasi Global

Dengan menghadiri KTT Dewan Perdamaian perdana di Washington DC dan aktif berdialog dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya tampil sebagai pengamat global, tetapi sebagai aktor internasional yang proaktif dalam mendukung upaya perdamaian dan stabilitas dunia, khususnya terkait isu-isu yang berdampak luas seperti konflik Gaza.

Momen ini juga menegaskan bahwa diplomasi Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih strategis, melibatkan integrasi peran dalam isu politik global, kemanusiaan, dan ekonomi. Indonesia berupaya menempatkan dirinya sebagai jembatan dialog antar negara, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perdamaian yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat yang terdampak konflik.