Perbudakan Transatlantik Disebut Kejahatan Terbesar dalam Sejarah Manusia: Usulan Resolusi Internasional
Jakarta – Sejarah panjang perbudakan transatlantik kembali menjadi fokus perdebatan global setelah Presiden Ghana, John Dramani Mahama, menyerukan agar tragedi besar tersebut diakui secara resmi sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Pernyataan ini mencuat menjelang rencana pembahasan proposal penting di arena Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh lebih dari 40 negara anggota Uni Afrika.
Menurut Mahama, perbudakan yang berlangsung selama berabad-abad telah menimbulkan luka mendalam, khususnya bagi Afrika serta diaspora Afrika di seluruh dunia. Ia menilai bahwa kejadian tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga tragedi besar yang harus diakui secara moral dan hukum oleh komunitas internasional.
Latar Belakang Perbudakan Transatlantik
Perbudakan transatlantik merujuk pada sistem perdagangan manusia paksa yang terjadi sejak abad ke-15 hingga awal abad ke-19. Selama periode itu, jutaan orang Afrika diambil paksa dari kampung halaman mereka dan dibawa melintasi samudera untuk dipekerjakan sebagai budak di koloni-koloni Eropa di Amerika dan Karibia.
Diperkirakan lebih dari 15 juta orang menjadi korban dalam sistem perdagangan ini, yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling dahsyat dalam sejarah. Korban tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga mengalami perlakuan brutal, pemisahan keluarga, kerja paksa tanpa upah, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi selama perjalanan dan masa kerja mereka.
PBB juga menetapkan tanggal 25 Maret sebagai Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Korban Perbudakan Transatlantik, yang dimaksudkan untuk menghormati para korban dan memastikan bahwa tragedi ini tetap diingat dalam ingatan kolektif umat manusia.
Usulan Pengakuan dalam Sidang PBB
Menurut rencana yang disampaikan Mahama, proposal tersebut akan dibahas pada sesi PBB mendatang di bulan Maret. Resolusi ini tidak hanya bertujuan untuk mengakui fakta sejarah, tetapi juga menggarisbawahi kewajiban moral yang dipegang oleh komunitas internasional untuk secara resmi menyebut perdagangan ini sebagai kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan.
Upaya pengakuan ini muncul di tengah meningkatnya seruan global untuk rekonsiliasi sejarah dan reparasi. Mandela dan tokoh-tokoh Afrika lainnya telah lama menekankan bahwa perdagangan budak dan kolonialisme meninggalkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang terus dirasakan hingga kini, dan oleh karena itu perlu diakui secara resmi oleh lembaga internasional.
Dampak Sejarah yang Masih Terasa
Sejarah perbudakan transatlantik tidak bisa dipisahkan dari konsekuensi jangka panjang yang dihasilkan, baik dari sisi demografis, ekonomi, maupun sosial. Banyak negara di Afrika kehilangan populasi produktif mereka, sementara keturunan dari para korban sering kali mengalami diskriminasi sistemik, marginalisasi, dan ketidakadilan yang diwariskan sejak lama.
Berbeda dari konflik bersenjata atau genosida yang berlangsung dalam waktu singkat, sistem perdagangan ini berlangsung selama lebih dari tiga abad, meninggalkan luka yang sangat dalam di banyak komunitas. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak pemerhati hak asasi manusia mendukung usulan Mahama agar tragedi ini mendapatkan pengakuan internasional yang layak.
Kontroversi dan Tantangan Global
Usulan pengakuan ini bukan tanpa tantangan. Sebagian negara yang pernah menjadi kekuatan kolonial pada masa perdagangan budak mungkin enggan menyetujui rezolusi yang secara eksplisit menyebut perbudakan transatlantik sebagai “kejahatan terbesar dalam sejarah manusia”. Sebab, pengakuan semacam itu dapat membuka pintu tuntutan hukum dan permintaan reparasi dari negara bekas koloni dan komunitas diaspora.
Selain itu, ada diskusi akademis mengenai bagaimana mengukur “kejahatan terbesar dalam sejarah” secara objektif, mengingat sejarah manusia dipenuhi berbagai tragedi besar, termasuk genosida, perang dunia, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Namun, bagi para pendukung usulan ini, durasi panjang, skala luas, dan sifat brutal dari perbudakan transatlantik menjadikannya unik dan layak untuk mendapatkan pengakuan khusus.
Makna Pengakuan Internasional
Bagi sebagian besar pendukungnya, pengakuan resmi oleh PBB akan memiliki makna moral yang kuat. Hal ini dapat menjadi momentum penting untuk membuka dialog lebih luas tentang sejarah kolonialisme, ketidakadilan rasial, dan dampak yang terus berlanjut hingga era kontemporer. Pengakuan semacam itu juga dapat menjadi dasar untuk program pendidikan sejarah yang lebih inklusif di sekolah-sekolah global serta upaya peningkatan kesadaran publik.
Selain itu, langkah ini dipandang dapat menjadi landasan bagi komunitas internasional untuk mengeksplorasi bentuk reparasi yang lebih konkret, baik dalam bentuk dukungan ekonomi, kebijakan pembangunan, maupun pertukaran budaya yang dapat membantu menyembuhkan luka sejarah yang masih terasa di banyak wilayah di dunia.
