24 Tahun Tragedi Kerusuhan Sampit: Refleksi yang Tak Boleh Padam

October 29, 202532 Views

Pangkalan Bun – Tepat 18 Februari 2001, pecahnya kerusuhan masif antar-etnis di kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, menorehkan luka dalam sejarah bangsa. Kini, setelah 24 tahun, tragedi ini kembali diperhitungkan sebagai momentum refleksi persatuan, keadilan, dan penguatan kerukunan antar-suku di Indonesia.

Kronologi Singkat ke Tragedi

Kerusuhan berasal dari konflik antara kelompok suku asli Dayak dengan komunitas Madura yang bermukim sebagai transmigran dan pekerja industri di kawasan tersebut. Semua bermula dari insiden kecil yang kemudian memicu eskalasi kekerasan pada malam yang menegangkan di kota Sampit.
Menurut laporan, ribuan rumah, warung, dan fasilitas publik terbakar. Korban tewas diperkirakan ratusan hingga mencapai 500 orang, sementara puluhan ribu orang dari kedua kelompok harus mengungsi.
Pengungsian massal, trauma psikologis, dan kerusakan sosial-ekonomi yang dihasilkan menjadi bekas yang dirasakan masyarakat lokal hingga hari ini.

Akar Masalah: Persaingan dan Ketidaksetaraan

Peneliti dan komunitas sosial menyoroti bahwa di balik kerusuhan tersebut terdapat masalah ketidaksetaraan dalam akses ekonomi, lapangan kerja, dan penguasaan sumber daya.
Komunitas transmigran asal Madura tumbuh signifikan di kawasan Kalimantan Tengah dan mulai menguasai lahan komersial serta industri kayu. Sementara itu, suku Dayak merasa tersisih dan kehilangan kontrol atas wilayah tradisional mereka. Kebencian terpendam pun kemudian meledak menjadi kekerasan terbuka.
Faktor lain yang memperparah ialah lemahnya pengelolaan konflik komunitas serta lemahnya sistem pemantauan migrasi ekonomi yang memicu rasa iri dan saling curiga antar-komunitas.

Dampak Jangka Panjang

Sudah 24 tahun berlalu, namun bekas luka sosial masih membayang:

Fragmentasi sosial: Relasi antar-etnis masih dibayang-bayangi kecurigaan, terutama generasi tua yang menyaksikan langsung konflik.
Ekonomi lokal tertinggal: Banyak korban kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, sementara pemulihan kawasan berlangsung lambat.
Traumatika generasi muda: Anak-anak yang lahir belakangan tetap mewarisi narasi konflik ini, dengan kesadaran bahwa pluralitas membutuhkan penjagaan.
Pelajaran kebijakan: Pemerintah dan pemangku kepentingan menghadapi tantangan besar dalam mencegah konflik serupa melalui kebijakan inklusif dan penguatan kesejahteraan.

Refleksi 24 Tahun Kemudian: Apa yang Sudah Dilakukan?

Beberapa hal telah diupayakan untuk memulihkan kondisi dan menegakkan kerukunan:

Program rekonsiliasi dan dialog antarkomunitas, melibatkan tokoh adat Dayak, warga Madura dan pemerintah setempat.
Peningkatan pengawasan pada program transmigrasi dan investasi di daerah agar kesejahteraan lokal tidak terabaikan.
Pendidikan pluralisme di sekolah-sekolah setempat sebagai bagian dari warisan sejarah agar generasi muda memahami makna keragaman.
Meski demikian, aktivis menyebut bahwa upaya tersebut masih memerlukan penajaman dan konsistensi agar dampak konflik tak terus membebani masyarakat setempat.

Mengapa Kesadaran Akhirnya Penting?

Runtuhnya kerukunan di Sampit menjadi peringatan bahwa pluralitas bukan jaminan otomatis bagi kedamaian. Perbedaan suku, budaya, agama, dan ekonomi bisa menjadi sumber kekuatan besar—jika dikelola dengan baik—atau jebakan konflik jika dibiarkan tumbuh tanpa mitigasi.
Pada momen peringatan 24 tahun Tragedi Kerusuhan Sampit, refleksi menjadi kunci:

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan dan investasi memberi manfaat yang adil bagi semua kelompok.
Aktivis masyarakat dan tokoh adat harus terus menguatkan jembatan dialog antar-komunitas.
Generasi muda harus mempelajari sejarah ini agar tidak terjebak dalam siklus dendam dan kecurigaan.

Tantangan ke Depan

Beberapa agenda yang masih menunggu realisasi:

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian dampak konflik: Misalnya, pencarian fakta dan pemulihan hak bagi korban.
Revitalisasi ekonomi lokal yang inklusif: Membangun kembali sarana produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi ketimpangan.
Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial: Pemerintah daerah perlu sistem yang mampu memantau indikasi konflik berbasis etnis, ekonomi, ataupun migrasi.
Pengembangan pelajaran pluralisme di kurikulum pendidikan: Agar generasi selanjutnya memahami bahwa “Bhinneka Tunggal Ika” bukan sekadar semboyan, melainkan praktik kehidupan.

Kesimpulan

Meski zaman bergerak maju, luka sosial dari Tragedi Kerusuhan Sampit tidak boleh dilupakan. “24 tahun setelah” bukan hanya angka, tetapi jarak yang memberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan memperkuat.
Keragaman Indonesia harus dirawat terus — sejarah dan kisah Sampit menjadi saksi bahwa persatuan tidak hadir secara otomatis, tetapi perlu dijaga melalui kebijakan adil, dialog berkelanjutan, dan pengakuan atas keragaman sebagai kekayaan bangsa.
Hari ini, di momen 24 tahun Tragedi Kerusuhan Sampit, mari kita kenang bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk memperkuat masa depan bersama.