Tiga Kota di Kamboja Jadi Pusat Judi dan Scam, Banyak WNI Terjerat

Jakarta — Warga Negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban kasus judi dan scam di Kamboja setelah sejumlah kota di negara itu berkembang menjadi pusat kegiatan ilegal tersebut. Tidak hanya satu lokasi, tiga kota utama yang dikenal menarik korban WNI adalah Poipet, Sihanoukville, dan Bavet — yang masing-masing memiliki modus penipuan serta perdagangan manusia yang berbeda.

Modus operandi yang digunakan pelaku berkisar antara scam online hingga eksploitasi pekerja di pusat perjudian cepat uang dan penipuan daring. Kasus-kasus ini memicu keprihatinan publik dan seruan kepada pemerintah Indonesia untuk memperketat perlindungan terhadap warganya yang terjebak di luar negeri

Kota Poipet: Perbatasan yang Menjadi Gerbang Masuk Korban

Satu dari tiga kota yang paling banyak disebut adalah Poipet, sebuah kota perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang sejak lama dikenal sebagai pusat perjudian legal bagi warga asing. Di wilayah ini, kasino besar dan perusahaan hiburan beroperasi sepanjang hari, menjadi magnet bagi iming-iming pekerjaan dan keuntungan cepat. Namun dari balik gemerlap itu, banyak pekerja justru terperangkap dalam jaringan judi dan penipuan yang memanfaatkan kerentanan pekerja migran.

Korban sering kali dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun setelah tiba di lokasi mereka justru dipaksa bekerja di operasi perjudian dan tugas-tugas scam online tanpa kebebasan untuk keluar atau mendapat gaji yang dijanjikan. Sementara itu, pihak berwenang setempat mengalami kesulitan melacak jaringan terorganisasi ini karena operasi dilakukan di wilayah yang luas dan kompleksnya perizinan bisnis terkait.

Sihanoukville dan Bavet: Titik Scam Global

Selain Poipet, dua kota lainnya — Sihanoukville dan Bavet — juga menjadi nama yang sering muncul dalam laporan korban WNI. Secara geografis, kedua kota ini strategis karena dekat dengan pelabuhan dan rute perdagangan internasional, yang kemudian dimanfaatkan sindikat penipuan daring dan perjudian ilegal.

Di Sihanoukville, aktivitas scam sering melibatkan fasilitas besar yang menyamar sebagai kantor atau perusahaan lepas pantai. Pekerja — termasuk WNI — ditarik lewat iklan pekerjaan yang menjanjikan pendapatan besar. Namun begitu tiba, mereka dipaksa melakukan panggilan, mengelola akun online, dan ikut mengoperasikan skema penipuan kepada target di luar negeri.

Begitu pula di Bavet, yang merupakan kota perbatasan lain dengan Vietnam. Di sini, scam sering dilakukan dalam bentuk kerja paksa yang melibatkan pemantauan ketat dan pembatasan kebebasan keluar bagi pekerja, terutama yang terjerat melalui agen perekrutan tidak resmi.

Korban WNI dan Dampak Psikologis

Kasus yang dilaporkan menunjukkan bahwa ratusan WNI pernah atau sedang menjadi korban praktik ilegal ini. Banyak di antara mereka yang pada awalnya tertarik oleh tawaran pekerjaan yang menggiurkan melalui media sosial atau situs luar negeri. Namun setelah tiba di Kamboja, mereka menyadari bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai janji — bahkan berubah menjadi bentuk eksploitasi yang menyeramkan.

Seorang korban yang berhasil kabur dari markas scam di daerah Chrey Thum, Provinsi Kandal, menggambarkan pengalaman pahitnya: ia ditahan, disekap, dan dipindah-pindah antar lokasi tanpa bisa pulang atau menghubungi keluarga. Banyak korban juga mengalami tekanan mental akibat isolasi, jam kerja yang panjang, dan ancaman apabila mencoba melarikan diri.

Respon Pemerintah Indonesia

Menanggapi fenomena ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah mengambil tindakan untuk memulangkan WNI yang menjadi korban dan meningkatkan koordinasi dengan pihak berwenang Kamboja. Menteri KP2MI memastikan bahwa ratusan korban telah dipulangkan dan kini berada dalam pengawasan aman otoritas terkait.

DPR RI juga mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas jaringan yang mengirim WNI secara ilegal ke Kamboja sebagai pekerja scam atau dalam operasi judi. Mereka menilai harus ada langkah preventif yang lebih kuat untuk menutup celah perekrutan ilegal yang sering dimanfaatkan sindikat kejahatan.

Perlindungan dan Edukasi Masyarakat

Ahli perlindungan pekerja migran dan kemanusiaan menekankan pentingnya edukasi bagi calon pekerja sebelum menerima tawaran kerja luar negeri. Pemerintah diimbau memperluas kampanye informasi agar masyarakat mengetahui risiko kerja melalui jalur tidak resmi dan menjauhi iming-iming pekerjaan dari sumber yang tidak terverifikasi.

Selain itu, kerja sama bilateral dan penegakan hukum lintas negara dianggap perlu diperkuat untuk membongkar jaringan sindikat scam internasional yang telah merugikan ribuan orang, termasuk warga Indonesia.