Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM lewat Pertamina
Jakarta / Nasional — Dalam beberapa pekan terakhir, konsumen di sejumlah wilayah Indonesia melaporkan langkanya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, Vivo, dan lainnya. Akibatnya, sebagian pengendara memilih kembali mengisi ke SPBU milik Pertamina, terutama setelah kebijakan baru yang memungkinkan SPBU swasta mengimpor BBM melalui skema business-to-business (B2B) bersama Pertamina mulai dijalankan.
“Kalau stok kosong terus, otomatis pindah ke Pertamina,” ujar Wati (37), seorang pengendara dari Jakarta Pusat, saat ditemui Jumat (26 September 2025). Dia mengaku tak memiliki banyak pilihan karena SPBU swasta di dekat rumahnya sering kehabisan stok bahan bakar.
Langkah SPBU swasta untuk membeli impor BBM lewat Pertamina sendiri merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM non-subsidi di jaringan swasta. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membuka opsi agar badan usaha swasta melakukan impor tambahan BBM, tetapi harus melalui Pertamina sebagai perantara. merdeka.com+2Transportasi Media+2
Mengapa SPBU Swasta Impor Lewat Pertamina?
Dalam kondisi normal, SPBU swasta secara langsung mengatur impor bahan bakar sendiri (mengajukan kuota, membeli di pasar global). Namun, belakangan ini beberapa kendala muncul:
- Kebijakan izin impor yang lebih ketat
Kementerian ESDM menerapkan pembaruan regulasi impor BBM di mana izin impor yang sebelumnya berlaku satu tahun kini menjadi enam bulan. Hal ini membuat pelaku swasta harus lebih sering memperbaharui dan menyesuaikan kebutuhan mereka. VOI+2Transportasi Media+2 - Perbedaan spesifikasi aditif
Salah satu hambatan teknis dalam penyediaan langsung dari Pertamina ke SPBU swasta adalah perbedaan spesifikasi aditif yang digunakan oleh tiap badan usaha. Meskipun spesifikasi utama BBM (seperti RON) sama, aditif khusus (bahan tambahan untuk performa, stabilitas, emisi) bisa berbeda dari satu penyedia ke penyedia lain. Karena itu, SPBU swasta tidak bisa langsung “menyerbu” pasokan Pertamina tanpa penyesuaian. Transportasi Media - Kewajiban kolaborasi (skema B2B)
Pemerintah mendorong agar SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina melalui skema B2B: yaitu, SPBU swasta membeli BBM impor melalui Pertamina, bukan secara mandiri. Skema ini dimaksudkan agar distribusi lebih terkendali dan stok bisa cepat terisi ke jaringan swasta. Transportasi Media+2merdeka.com+2 - Sudah tersedia kuota tambahan
Berdasarkan informasi Kementerian ESDM, kuota impor BBM tambahan sudah tiba di Indonesia sejak Rabu (24 September 2025). Lima badan usaha SPBU swasta di antaranya — Shell, BP-AKR, Vivo, Exxon, dan AKR Corporindo — dijadwalkan menyerap tambahan impor tersebut, meskipun satu di antaranya belum menyepakati kerjasama dengan Pertamina. merdeka.com
Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM, menegaskan bahwa Pertamina dalam skema itu tidak mengambil keuntungan dari transaksi impor tambahan ke SPBU swasta. Fokus utama adalah memastikan pasokan BBM bisa tersedia untuk konsumen. merdeka.com
Dampak terhadap Konsumen & Pola Peralihan
Peralihan sebagian pengendara ke SPBU Pertamina membawa sejumlah implikasi nyata:
- Ketersediaan BBM non-subsidi di SPBU swasta makin sulit
Dengan SPBU swasta bergantung pada alokasi impor lewat Pertamina, setiap keterlambatan atau kerumitan logistik dapat memperpanjang kekosongan stok. Konsumen yang terbiasa mengandalkan SPBU swasta pun menjadi rentan mengalami waiting line atau mencari alternatif lain. - Kecenderungan pasif memilih Pertamina
Ada unsur kebutuhan praktis: bila SPBU swasta kosong, pengguna yang ingin tidak menunggu berlama-lama akan beralih ke SPBU Pertamina. Meskipun harga dan reputasi kualitas menjadi pertimbangan, kemudahan layanan dan ketersediaan menjadi faktor dominan dalam keputusan. - Tantangan kepercayaan publik
Sejak muncul isu-oplosan dan ketidakpastian mutu BBM dari Pertamina dan jaringan swasta, kepercayaan publik sempat bergeser ke swasta. Namun, dalam kondisi langka, kepercayaan praktis terhadap ketersediaan menekan keputusan konsumen kembali ke jaringan milik negara. VOI+2Media Pemalang+2 - Variasi wilayah dalam pengalaman stok
Konsumen di kota besar mungkin tidak merasakan dampak besar bila stok cepat pulih. Namun di daerah terpencil atau kota kecil, efek kekosongan dan antrian bisa lebih nyata, memperkuat pola pergeseran ke SPBU Pertamina yang secara historis punya jaringan distribusi lebih luas.
Tantangan Operasional dalam Pelaksanaan Skema Impor
Meskipun konsep impor lewat Pertamina tampak solusi cepat, ada sejumlah tantangan teknis dan kebijakan yang harus dihadapi:
- Sinkronisasi spesifikasi aditif
Harus ada kesepakatan antara pihak swasta dan Pertamina terkait aditif agar BBM bisa disalurkan tanpa merusak mesin atau melanggar standar lingkungan. Tanpa harmonisasi ini, pasokan bisa terhambat. Transportasi Media - Transparansi harga & margin
Meskipun pemerintah mengklaim Pertamina tidak mengambil keuntungan dari impor tambahan untuk swasta, konsumen dan pengamat mengharapkan agar struktur biaya, margin, dan transparansi alur distribusi publik dikenal agar tidak muncul kecurigaan monopoli terselubung. merdeka.com+2Transportasi Media+2 - Logistik dan distribusi ke jaringan swasta
Setelah BBM impor tiba di Indonesia, pendistribusian hingga ke SPBU swasta harus cepat dan efisien agar tidak menimbulkan kelangkaan lagi. Hambatan seperti transportasi, depot, izin peredaran bisa mengganggu kelancaran. - Kesediaan SPBU swasta bergabung
Meskipun sebagian besar sudah menyepakati, satu badan usaha swasta dikabarkan belum setuju mengambil pasokan impor lewat Pertamina. Perbedaan strategi bisnis, anggaran, atau keinginan mempertahankan otonomi bisa menjadi hambatan adopsi penuh skema ini. merdeka.com - Ketahanan sistem pengawasan & audit
Untuk menjaga mutu dan keadilan, penting ada lembaga audit independen untuk memeriksa kualitas BBM impor, distribusi, dan kepatuhan harga. Jika tidak ada kontrol, risiko oligopoli atau praktik manipulatif bisa muncul.
Peluang & Catatan Kebijakan ke Depan
- Peningkatan stabilitas pasokan nasional
Jika skema ini berjalan baik, ketersediaan BBM non-subsidi di SPBU swasta bisa lebih terjaga, mengurangi risiko kekosongan di masa mendesak. - Penguatan peran Pertamina sebagai penyedia infrastruktur
Dalam skema B2B impor, Pertamina menjadi “jas pembungkus” pasokan bagi swasta. Ini memperkuat posisi infrastruktur negara (depot, logistik) sebagai tulang punggung distribusi bahan bakar nasional. - Balancing antara kepentingan negara & pasar bebas
Pemerintah harus jaga agar skema ini tidak menggerus peran aktif swasta dalam industri migas hilir. Jika over-controlling, pelaku swasta bisa enggan berinvestasi atau tumbuh. - Keterbukaan regulasi & hak publik untuk pengawasan
Agar skema impor lewat satu pintu (melalui Pertamina) tidak disalahgunakan, regulasi tentang transparansi kuota, laporan impor triwulan, serta pengawasan publik sangat penting.
Kesimpulan
Kebijakan SPBU swasta mengimpor BBM melalui Pertamina muncul sebagai respons cepat terhadap kelangkaan stok di jaringan swasta. Namun, keputusan ini bukan tanpa tantangan: dari seragamkan aditif, distribusi logistik, kesetaraan akses bagi SPBU swasta, hingga transparansi harga.
Bagi pengendara, skema ini memicu perubahan pola konsumsi — dari swasta yang kadang kosong ke jaringan milik negara yang lebih stabil. Tapi untuk menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang, pemerintah dan pelaku industri harus memastikan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga kredibilitas mutu dan transparansi dalam sistem.
