Prabowo Buka Peluang Langgar Batas Defisit APBN Hanya Saat Krisis Melanda

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menempuh kebijakan drastis terkait tata kelola keuangan negara. Beliau secara terbuka membuka peluang bagi pemerintah untuk melanggar batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini terkunci di angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, presiden menggarisbawahi bahwa langkah ekstrem ini murni berfungsi sebagai opsi pamungkas yang hanya akan pemerintah aktifkan apabila krisis memukul perekonomian nasional.

Pernyataan strategis tersebut presiden sampaikan saat melangsungkan wawancara internasional berskala besar perdananya dengan media Bloomberg pada akhir pekan lalu. Dalam percakapan tersebut, Prabowo menunjukkan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menyikapi persoalan utang negara.

Menolak Tren Ekonomi Berbasis Utang

Presiden secara tegas menolak gagasan sejumlah ekonom yang kerap mendesak negara memacu pertumbuhan ekonomi melalui skema utang besar-besaran. Beliau justru memegang teguh prinsip fiskal yang berhati-hati dan disiplin.

“Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya agak kuno,” ucap Prabowo secara terus terang kepada pihak media.

Indonesia sendiri merumuskan aturan batas defisit 3 persen dan batas utang 60 persen dari PDB melalui instrumen Undang-Undang Keuangan Negara. Aturan ketat ini pemerintah rancang sebagai benteng pertahanan fiskal agar negara tidak kembali terperosok ke dalam jurang krisis moneter seperti tragedi ekonomi tahun 1998 silam. Menyadari pentingnya aturan tersebut, presiden berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga. “Tapi saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.

Filosofi Keuangan Warisan Keluarga

Dalam memimpin negara, Prabowo menerapkan filosofi personal yang berakar kuat dari didikan orang tuanya di masa lalu. Beliau meyakini bahwa cara pemerintah mengelola kas negara pada dasarnya serupa dengan tata cara sebuah keluarga mengatur keuangan rumah tangga. Kemandirian finansial dan pembatasan utang menjadi kunci stabilitas masa depan.

“Kita harus hidup sesuai kemampuan,” ujar Prabowo menekankan pentingnya budaya menabung dan efisiensi. Beliau juga membagikan prinsip utamanya, “Jangan membelanjakan lebih dari yang Anda peroleh. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan.”

Antisipasi Guncangan Geopolitik Global

Opsi pelonggaran batas defisit APBN ini pemerintah siapkan bukan tanpa alasan. Kabinet saat ini tengah berhadapan dengan badai ketidakpastian global yang semakin mengkhawatirkan. Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengancam stabilitas rantai pasok energi dan memicu lonjakan harga minyak dunia. Turbulensi ini langsung memberikan tekanan berat pada postur APBN, khususnya karena beban subsidi energi yang berpotensi melambung tinggi.

Merespons ancaman eksternal tersebut, kementerian terkait langsung menyusun berbagai skenario darurat mulai dari skenario moderat hingga terburuk. Apabila guncangan global memicu krisis ekonomi domestik berskala masif, pemerintah siap menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melegalkan manuver pelebaran defisit.

Prioritaskan Strategi Penghematan

Namun, sebelum mengambil keputusan berat menyangkut pelebaran defisit, pemerintah mendahulukan opsi pemangkasan anggaran. Jajaran kementerian terus menyisir pos-pos pengeluaran untuk mencari celah penghematan secara menyeluruh. Pejabat terkait menargetkan pemotongan alokasi dana pada program-program yang tidak mendesak dan kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Strategi pengetatan sabuk anggaran ini pemerintah andalkan untuk menjaga ruang fiskal agar tetap sehat. Kabinet meyakini bahwa penghematan belanja yang tepat sasaran sanggup meredam gejolak anggaran tanpa harus menabrak batas batas defisit APBN, sekaligus menjaga keyakinan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.