Diplomasi Seragam di Canberra: Babak Baru Hubungan “Tetangga Berisik”

Di ruang-ruang pertemuan yang dingin di Canberra, sebuah proposal hangat meluncur dari bibir Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Bukan soal kuota daging sapi atau sengketa suaka yang kerap menjadi kerikil dalam sepatu hubungan kedua negara, melainkan sebuah tawaran yang menyentuh jantung kedaulatan: militer. Albanese secara resmi menawarkan kesempatan bagi perwira senior Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bertugas dan berintegrasi dalam struktur Angkatan Pertahanan Australia (ADF).

Langkah ini bukan sekadar pertukaran pelajar militer biasa atau kursus singkat di akademi pertahanan. Ini adalah “diplomasi seragam” yang jauh lebih intim. Menempatkan perwira senior di jantung komando militer negara lain adalah pesan simbolis tentang kepercayaan yang mulai menebal. Bagi dua negara yang memiliki sejarah pasang-surut yang dramatis—dari konfrontasi di Timor Timur hingga skandal penyadapan—tawaran ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar tetangga yang saling mengawasi menjadi mitra yang saling mengandalkan.

Tawaran Albanese muncul di tengah lanskap geopolitik Indo-Pasifik yang kian mendidih. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan penguatan aliansi keamanan seperti AUKUS, Australia tampaknya menyadari bahwa memiliki Indonesia yang kuat dan bersahabat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis. Bagi Jakarta, ini adalah peluang sekaligus ujian bagi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi kompas diplomatik Nusantara.

Melampaui Sekadar Latihan Bersama

Selama dekade terakhir, kerja sama militer Indonesia dan Australia sebenarnya telah berjalan cukup rutin melalui latihan bersama seperti Ex-Wirra Jaya atau Ex-Keris Woomera. Namun, menugaskan perwira untuk “bertugas” di unit militer negara lain adalah level yang berbeda. Di sini, para perwira tidak hanya berlatih menembak atau bermanuver taktis, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memahami doktrin tempur secara mendalam, dan membangun jaringan personal yang sangat kuat dengan rekan-rekan mereka di Australia.

Pengamat pertahanan melihat langkah ini sebagai upaya menciptakan “interoperabilitas mental”. Ketika krisis terjadi di kawasan—baik itu bencana alam skala besar maupun konflik terbuka—komunikasi antara pemimpin militer kedua negara tidak lagi kaku melalui jalur birokrasi yang berbelit. Mereka akan mengangkat telepon dan berbicara dengan rekan yang pernah duduk di meja yang sama saat bertugas di Canberra atau Jakarta. Keakraban personal di tingkat perwira senior seringkali menjadi peredam konflik yang paling efektif sebelum eskalasi meluas ke meja politik.

Namun, integrasi ini juga menyimpan tantangan teknis dan psikologis. Doktrin pertahanan Indonesia yang berbasis pada pertahanan rakyat semesta dan fokus pada keamanan dalam negeri tentu sangat berbeda dengan doktrin Australia yang lebih condong pada proyeksi kekuatan jarak jauh dan integrasi penuh dengan teknologi Barat. Menyatukan dua cara berpikir yang berbeda ini dalam satu komando tugas akan memerlukan adaptasi yang tidak sebentar.

Bayang-bayang Geopolitik dan Kedaulatan

Di balik kemasan kerja sama yang elegan ini, terselip pertanyaan besar mengenai posisi Indonesia dalam persaingan kekuatan global. Sebagian kalangan di dalam negeri mungkin akan melihat tawaran ini dengan mata curiga: apakah ini upaya Australia untuk menarik Indonesia lebih dekat ke orbit pengaruh Barat dan menjauhkan diri dari keseimbangan di antara kekuatan besar lainnya, khususnya China?

Indonesia selalu berhati-hati dalam meniti buih di antara kekuatan-kekuatan raksasa. Keterlibatan militer yang terlalu dalam dengan Australia, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di selatan, bisa saja diterjemahkan secara salah oleh Beijing. Oleh karena itu, diplomasi militer ini harus dimainkan dengan sangat cantik oleh Jakarta. Peran perwira senior di Australia nantinya harus dipastikan tetap dalam kerangka penguatan kapasitas profesional dan stabilitas regional, bukan sebagai bentuk persekutuan militer formal yang bisa memicu ketegangan baru.

Di sisi lain, bagi Australia, ini adalah langkah untuk meredam kekhawatiran Indonesia terhadap pakta AUKUS yang sempat membuat Jakarta meradang beberapa tahun lalu. Dengan membuka pintu markas komandonya bagi perwira TNI, Canberra ingin menunjukkan bahwa mereka transparan dan tidak memiliki agenda tersembunyi yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ini adalah bentuk “transparansi strategis” yang bertujuan membangun fondasi perdamaian jangka panjang di kawasan selatan.

Menuju Masa Depan yang Tak Terpisahkan

Sejarah membuktikan bahwa hubungan Indonesia-Australia seringkali rapuh oleh sentimen publik dan isu-isu domestik. Namun, hubungan militer ke militer (military-to-military) seringkali menjadi jangkar yang paling stabil. Saat hubungan diplomatik berada di titik nadir, para jenderal di kedua belah pihak seringkali tetap menjaga komunikasi untuk memastikan tidak ada salah paham yang berujung fatal di lapangan.

Tawaran PM Albanese ini, jika terealisasi dengan baik, akan memperkuat jangkar tersebut. Kehadiran perwira Indonesia di Australia diharapkan tidak hanya membawa perspektif baru bagi ADF tentang cara pandang keamanan Asia Tenggara, tetapi juga membawa pulang keahlian manajemen pertahanan modern bagi TNI. Ini adalah pertukaran intelektual dan taktis yang nilainya jauh melampaui bantuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) manapun.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menerjemahkan tawaran ini menjadi kebijakan konkret yang adil dan saling menguntungkan. Mekanisme penugasan, perlindungan data intelijen, hingga batas-batas operasional harus disusun dengan sangat detail dalam sebuah perjanjian teknis yang kuat. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi tonggak sejarah baru: di mana dua negara yang sangat berbeda secara budaya dan doktrin, mampu berdiri di bawah panji kerja sama yang tulus demi menjaga rumah bersama bernama Indo-Pasifik.

Publik kini menanti bagaimana respons teknis dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Apakah tawaran ini akan disambut dengan tangan terbuka sebagai langkah modernisasi, ataukah tetap disikapi dengan kehati-hatian khas diplomatik Jakarta? Satu yang pasti, di meja perundingan Albanese, masa depan keamanan kedua negara kini tampak lebih saling terikat dari sebelumnya.