Ekonom Maybank Ungkap Mengapa Belanja APBN Belum Mampu Mendorong Ekonomi Indonesia

JAKARTA – Peningkatan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya memberikan dorongan yang kuat terhadap sektor riil dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena besarnya belanja negara seharusnya dapat menciptakan efek berganda bagi aktivitas ekonomi.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya keterlibatan sektor swasta dalam berbagai kegiatan ekonomi yang didorong pemerintah. Menurutnya, belanja pemerintah tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian apabila tidak diikuti oleh aktivitas dunia usaha dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data hingga Agustus 2026, belanja APBN tercatat tumbuh 17,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pada periode yang sama, pendapatan negara meningkat lebih tinggi, yakni 25,4 persen yoy. Kondisi tersebut membuat APBN mencatat defisit sekitar Rp240 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, keseimbangan primer masih berada dalam posisi surplus sebesar Rp154 triliun. Juniman menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan negara setelah memperhitungkan belanja di luar pembayaran bunga utang masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Belanja APBN Belum Menghasilkan Efek Pengganda Besar

Menurut Juniman, pertumbuhan belanja pemerintah yang cukup tinggi belum otomatis menghasilkan multiplier effect atau efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Salah satu persoalannya terletak pada sektor yang menerima aliran belanja tersebut.

Ia melihat sebagian belanja pemerintah masih banyak mengalir ke sektor non-tradable. Sementara sektor tradable, seperti pertanian dan manufaktur, belum mendapatkan dorongan yang sebanding.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena sektor tradable memiliki keterkaitan dengan produksi barang, ekspor, industri serta aktivitas ekonomi yang lebih luas. Ketika peningkatan belanja tidak cukup kuat mendorong sektor-sektor tersebut, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat juga menjadi terbatas.

Sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat turut menjadi bagian dari pembahasan. Juniman menilai program-program tersebut memiliki karakter yang relatif konsumtif sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi perlu diperhatikan.

Sementara itu, agenda hilirisasi yang menjadi salah satu program ekonomi pemerintah cenderung membutuhkan investasi modal dalam jumlah besar. Karakter tersebut membuat sektor hilirisasi relatif lebih capital intensive sehingga kemampuan menyerap tenaga kerja tidak selalu sebanding dengan besarnya investasi.

Hal serupa, menurut Juniman, juga mulai terlihat pada sektor pertanian. Pemanfaatan mesin dan teknologi yang semakin luas dapat meningkatkan produktivitas, tetapi pada saat yang sama mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam beberapa proses produksi.

Juniman membandingkan pertumbuhan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2026. Menurutnya, ketika belanja pemerintah tumbuh 21,05 persen yoy, perekonomian Indonesia hanya tumbuh sekitar 5 persen yoy.

Peran Sektor Swasta Dinilai Sangat Penting

Juniman kemudian menyoroti struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan penjelasannya, kontribusi belanja pemerintah hanya sekitar 6 persen terhadap PDB. Sementara konsumsi rumah tangga memiliki porsi jauh lebih besar, yakni hampir 54 persen terhadap PDB.

Dengan kondisi tersebut, peningkatan belanja pemerintah saja dinilai belum cukup untuk menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal perlu mampu mendorong sektor swasta sehingga aktivitas produksi, investasi dan pendapatan masyarakat ikut meningkat.

Menurut Juniman, APBN dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan insentif bagi dunia usaha dan menggerakkan sektor riil, terutama untuk menjaga aktivitas ekonomi kelompok masyarakat kelas menengah.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah selama ini relatif memperoleh dukungan melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya. Namun, kelompok kelas menengah juga memiliki peran penting karena konsumsi mereka menjadi bagian besar dari aktivitas ekonomi domestik.

Jika daya beli kelas menengah melemah, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat ikut tertahan. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia.

Juniman menyebut pertumbuhan daya beli sekitar 4 persen hingga 5 persen akan menyulitkan ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan 6 persen apabila konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan.

Selain konsumsi domestik, ekspor menyumbang sekitar 20 persen dan investasi berada pada kisaran 20 persen hingga 30 persen. Namun, ketergantungan terhadap ekspor juga menghadapi tantangan karena kondisi perekonomian global belum sepenuhnya stabil.

Pemerintah Perlu Membuka Ruang Lebih Besar bagi Swasta

Persoalan lain yang disoroti adalah dominasi pemerintah dalam sejumlah program ekonomi. Juniman menilai keterlibatan sektor swasta masih perlu diperluas agar berbagai program pemerintah tidak hanya bergantung pada kapasitas negara atau badan usaha milik negara (BUMN).

Program hilirisasi, MBG dan Koperasi Merah Putih menjadi contoh yang dibahas dalam pandangan tersebut. Menurut Juniman, keterlibatan pelaku usaha swasta dapat membantu memperluas dampak ekonomi dari belanja pemerintah.

Ia juga menyinggung keberadaan Danantara yang menaungi sejumlah BUMN. Dalam pandangannya, semakin besar peran pemerintah dan entitas yang terafiliasi dengan negara, semakin penting pula memastikan adanya ruang yang cukup bagi sektor swasta untuk ikut menjadi penggerak ekonomi.

Logikanya, belanja pemerintah dapat berfungsi sebagai pemicu awal. Setelah itu, aktivitas ekonomi diharapkan diteruskan oleh dunia usaha melalui investasi, produksi, perekrutan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas bisnis.

Tanpa proses tersebut, kenaikan belanja negara berpotensi memiliki dampak yang lebih terbatas terhadap pendapatan masyarakat.

Kondisi ini juga berkaitan dengan konsumsi rumah tangga. Apabila pendapatan masyarakat tidak meningkat secara signifikan, konsumsi akan sulit tumbuh lebih cepat. Padahal, konsumsi memiliki kontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB sehingga perubahan pada komponen ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Defisit APBN Diperkirakan Meningkat hingga Akhir Tahun

Dari sisi fiskal, Juniman memperkirakan tekanan terhadap defisit APBN akan meningkat mulai September 2026. Hal tersebut berkaitan dengan pola belanja pemerintah yang biasanya mengalami percepatan pada periode September hingga Desember.

Salah satu komponen yang diperkirakan meningkatkan belanja adalah pembayaran subsidi energi dan nonenergi. Pembayaran subsidi tersebut umumnya dilakukan setelah proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga sebagian pembayarannya belum terlihat dalam realisasi hingga Agustus.

Juniman memperkirakan defisit APBN 2026 dapat berada di kisaran 2,8 persen hingga 2,93 persen terhadap PDB. Proyeksi tersebut masih berada di sekitar kisaran yang direncanakan pemerintah, dengan catatan efisiensi, refocusing dan efektivitas belanja dapat dilakukan.

Menurutnya, pemerintah perlu mencari ruang efisiensi pada sejumlah pos anggaran lain karena beberapa program prioritas, seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat, dinilai sulit untuk dihentikan.

Salah satu ruang yang dapat menjadi perhatian adalah belanja kompensasi subsidi, terutama subsidi energi. Efisiensi diperlukan agar ruang fiskal tetap tersedia sekaligus menjaga kemampuan pemerintah dalam menjalankan program prioritas.

Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diproyeksikan 5,3 Persen

Untuk pertumbuhan ekonomi, Juniman memperkirakan perekonomian Indonesia sepanjang 2026 tumbuh sekitar 5,3 persen. Angka tersebut sedikit berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam APBN sebesar 5,4 persen.

Ia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2026 berada di sekitar 5,2 persen. Sementara pertumbuhan pada kuartal IV diproyeksikan berada dalam kisaran 5,2 persen hingga 5,25 persen.

Adapun target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun berikutnya membutuhkan kontribusi yang lebih besar dari sektor swasta.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya berkaitan dengan seberapa besar anggaran negara dibelanjakan. Persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana belanja tersebut mampu menciptakan aktivitas lanjutan di sektor produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik investasi swasta.

Dengan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, penguatan daya beli serta perluasan aktivitas sektor swasta menjadi faktor yang turut menentukan kemampuan ekonomi Indonesia mempertahankan pertumbuhan.

Dengan demikian, peningkatan belanja APBN dapat memberikan dampak yang lebih luas apabila mampu terhubung dengan kegiatan dunia usaha dan sektor produktif. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan anggaran terserap, tetapi juga memperhatikan ke mana belanja tersebut mengalir dan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Fokus keyphrase: belanja APBN belum dorong ekonomi

Meta title: Ekonom Maybank Ungkap Mengapa Belanja APBN Belum Dorong Ekonomi

Meta description: Ekonom Maybank Juniman mengungkap penyebab belanja APBN belum maksimal mendorong ekonomi, mulai dari minimnya peran swasta hingga arah belanja pemerintah.

Slug: ekonom-maybank-penyebab-belanja-apbn-belum-dorong-ekonomi

Kata kunci pendukung: belanja APBN 2026, ekonomi Indonesia 2026, ekonom Maybank, Juniman Maybank, pertumbuhan ekonomi Indonesia, defisit APBN 2026, sektor swasta, konsumsi rumah tangga, kebijakan fiskal, multiplier effect APBN